Industri perbankan Indonesia dinilai masih menunjukkan ketahanan di tengah dinamika ekonomi global yang kian kompleks. Meski demikian, sejumlah langkah antisipatif diperlukan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus memastikan keberlanjutan pertumbuhan ke depan.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Umum Perbanas yang juga Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Hery Gunardi, dalam forum CFO Perbanas bertema Driving Acceleration with Accountability di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Hery menyebut fundamental industri perbankan nasional hingga awal 2026 masih solid. Hal itu tercermin dari pertumbuhan kredit per Januari 2026 sebesar 9,96% secara tahunan, meningkat dibandingkan posisi 2025 yang berada di kisaran 9,63%.
Pada periode yang sama, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 13,48%. Rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) disebut masih terjaga di kisaran 2,14%, sementara ketahanan permodalan tetap kuat dengan capital adequacy ratio (CAR) sekitar 25,87%.
Meski demikian, Hery menilai beberapa indikator profitabilitas menghadapi tekanan moderat seiring meningkatnya biaya operasional. Ia menekankan, perbankan tetap perlu waspada dan bersikap antisipatif terhadap potensi risiko ke depan.
Menurut Hery, ketegangan geopolitik global yang berkepanjangan berpotensi mendorong inflasi energi dan harga pangan, menekan daya beli masyarakat, serta memperlambat aktivitas ekonomi. Ketidakpastian tersebut juga dinilai dapat menekan kinerja sektor usaha sehingga berpotensi meningkatkan risiko NPL. Kondisi itu, lanjutnya, menuntut perbankan lebih selektif dalam penyaluran kredit serta memperkuat pengelolaan risiko dan kualitas aset.
Untuk merespons situasi tersebut, Hery memaparkan sejumlah langkah mitigasi yang perlu dipersiapkan industri perbankan. Pertama, penguatan manajemen risiko melalui stress test sektoral pada portofolio di sektor transportasi, logistik, dan manufaktur yang sangat bergantung pada BBM, penerapan early warning system terhadap potensi pemburukan NPL, serta pengetatan disiplin kredit dan penerapan risk-based pricing.
Kedua, perbankan perlu memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai untuk menghadapi potensi volatilitas arus dana, antara lain dengan memperkuat liquidity coverage ratio (LCR) dan net stable funding ratio (NSFR). Hery menekankan pentingnya bantalan arus kas yang cukup.
Ketiga, perbankan diminta mengelola risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing dengan menjaga posisi devisa neto (PDN) tetap konservatif, memperkuat strategi lindung nilai (hedging) untuk eksposur valas, serta mengelola maturity mismatch valuta asing. Ia menilai langkah itu penting untuk memastikan ketersediaan likuiditas valuta asing bagi sektor strategis, termasuk eksportir dan importir, guna menjaga kelancaran aktivitas perdagangan nasional.
Sejalan dengan itu, Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas OJK, Deden Firman Hendarsyah, menyampaikan bahwa kondisi perbankan nasional masih cukup resilien, terutama dari sisi permodalan. Ia menyebut industri perbankan memiliki bantalan permodalan yang kuat untuk menghadapi dinamika global, dan dari sisi likuiditas, indikator utama berada di atas ambang batas.
