WASHINGTON DC — Konflik di Timur Tengah yang dipicu serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran memicu gejolak besar di pasar energi global. Namun, pemerintah Presiden AS Donald Trump dan para pemimpin industri minyak dan gas (migas) berbeda tajam dalam menilai arah dan dampak krisis yang berkembang.
Dalam konferensi energi global CERAWeek di Houston, Menteri Energi AS Chris Wright menyatakan kekacauan pasar energi saat ini hanya bersifat sementara. Ia menilai gejolak yang muncul akibat perang AS-Iran tidak akan berlangsung lama.
Di sisi lain, sejumlah CEO migas menggambarkan situasi yang lebih mengkhawatirkan. Mereka menilai pasar keuangan belum sepenuhnya menyadari besarnya krisis, yang disebut telah melumpuhkan pasokan bahan bakar dunia dan mengancam operasi industri di Timur Tengah.
Perbedaan pandangan itu juga terlihat dari rangkaian pertemuan tertutup antara pejabat pemerintah dan para eksekutif migas. Sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Dalam Negeri Doug Burgum dan Direktur Eksekutif Dewan Dominasi Energi Nasional Jarrod Agen, dilaporkan bertemu dengan CEO seperti Toby Rice (EQT), Jack Fusco (Cheniere Energy), dan Michael Sabel (Venture Global).
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyampaikan keyakinan bahwa konflik akan mereda dalam hitungan minggu, bukan bulan. Namun, optimisme ini justru memicu frustrasi di kalangan eksekutif yang menilai pemerintah tidak memiliki rencana penarikan diri dari krisis yang kian mendalam.
Mark Viviano, mitra pelaksana di firma investasi energi Kimmeridge, menyoroti dampak komunikasi yang memicu volatilitas pasar. Menurutnya, “cuitan harian” yang mendorong gejolak di pasar komoditas maupun ekuitas tidak menguntungkan siapa pun dan membuat pengambilan keputusan menjadi sulit.
Dampak perang ini disebut tidak lagi terbatas pada pergerakan harga di lantai bursa. Penutupan Selat Hormuz akibat konflik menyebabkan dunia kehilangan sekitar 70 juta barel minyak setiap pekan, serta mengganggu pasokan produk lain yang dinilai vital bagi manufaktur cip dan peralatan medis.
Di tengah situasi tersebut, China dilaporkan telah mengambil langkah melarang ekspor bahan bakar pada bulan Maret.
