Jakarta — Iran sejak jauh hari mengancam akan menutup Selat Hormuz sebelum kemudian diserang Amerika Serikat (AS) dan Israel. Kini, Iran disebut benar-benar melakukannya, meski AS mengklaim angkatan laut Iran sudah lumpuh sehingga tidak mungkin menutup selat tersebut.

Sejak pecah perang Iran-AS pada akhir pekan lalu, sedikitnya empat kapal tanker dilaporkan dihantam drone Iran. Perusahaan pelacak data maritim Lloyd’s List Intelligence mencatat lalu lintas maritim menuju Teluk Persia anjlok hingga 80 persen sejak 1 Maret.

Di tengah situasi itu, Presiden Donald Trump menyatakan akan mengerahkan Angkatan Laut AS untuk mengawal pelayaran komersial ke dan dari Teluk Persia yang harus melalui Selat Hormuz. “Jika perlu Angkatan Laut AS akan mengawal kapal-kapal tanker yang melalui Selat Hormuz, secepatnya,” tulis Trump di media sosial Truth Social.

Selat Hormuz merupakan pintu masuk utama ke Teluk Persia. Sekitar 20 juta barel minyak per hari dikapalkan melalui jalur ini, setara dengan sekitar 20 persen dari total perdagangan minyak global. Hampir seluruh ekspor minyak Arab Saudi, Irak, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab melewati selat ini. Negara-negara tersebut—bersama Qatar, Bahrain, dan Oman—juga termasuk produsen gas besar dunia, dengan pasar utama mencakup India, Jepang, China, Eropa, dan Afrika.

Selat yang sempit dan risiko militer

Selat Hormuz diapit Oman di selatan dan Iran di utara, dengan lebar sekitar 20 kilometer—lebih sempit dibanding Selat Sunda di Indonesia yang berlebar 24 kilometer. Kondisi geografis ini dinilai membuat manuver kapal perang menjadi sangat terbatas, sehingga operasi pengawalan berisiko tinggi, baik saat mengawal kapal tanker maupun ketika harus menghindari serangan.

AS pernah melakukan misi pengawalan kapal tanker pada akhir 1980-an ketika Perang Iran-Irak meluas menjadi Perang Tanker. Saat itu AS mengerahkan sekitar 30 kapal perang, namun berada dalam posisi netral. Meski demikian, insiden tetap terjadi: USS Stark dihantam rudal Irak yang menewaskan 37 awak, sementara USS Samuel B Roberts mengalami kerusakan berat setelah menghantam ranjau laut Iran tanpa korban jiwa.

Kini, posisi AS berbeda karena menjadi musuh Iran seperti Irak pada dekade 1980-an. Iran menyatakan akan menyerang fasilitas dan aset AS di Timur Tengah, termasuk kapal perang yang dikerahkan untuk mengawal tanker.

Dalam konteks penutupan Selat Hormuz, Iran dinilai tidak harus mengerahkan kapal perang seperti pada era Perang Tanker. Meski AS mengklaim telah menenggelamkan 11 kapal perang Iran sehingga kemampuan menutup selat menjadi sulit, Iran disebut dapat mengandalkan rudal, drone, dan ranjau laut. Sejumlah analis pertahanan Barat meyakini arsenal rudal jarak pendek dan drone Iran masih utuh serta tersebar luas.

Situasi ini dipandang lebih berbahaya dibanding operasi pengamanan pelayaran di Laut Arab dan Laut Merah ketika milisi Houthi Yaman mengganggu lalu lintas maritim pada akhir 2023 hingga awal 2025. Selat Hormuz yang sempit berpotensi menjadi medan berisiko tinggi bagi kapal-kapal perang AS.

Disebutkan pula, saat ini tidak ada kapal perang AS yang berada di Teluk Persia atau mendekati Selat Hormuz. Sebagian besar menjauh dari jangkauan rudal Iran, termasuk kapal induk USS Abraham Lincoln yang berpangkalan di Diego Garcia, di tengah Samudra Hindia.

Jika kapal-kapal perang AS memasuki Selat Hormuz, mereka dinilai berpotensi menjadi sasaran rudal jarak menengah Iran yang jumlahnya masih banyak, ditambah ancaman drone. Ancaman lain datang dari rudal anti-kapal yang dapat ditembakkan dari peluncur bergerak, termasuk wahana tempur yang disamarkan sebagai truk sipil, sehingga menyulitkan deteksi.

Serangan di selat sempit berisiko menimbulkan kerugian besar, baik dari sisi korban jiwa maupun ekonomi. Sebagai gambaran, harga kapal induk USS Abraham Lincoln disebut mencapai 6,82 miliar dolar AS dan membawa sekitar 5.000 awak. Dalam situasi seperti ini, muncul penilaian bahwa pernyataan Trump bisa saja merupakan gertakan, terlebih sebelumnya seorang pejabat Angkatan Laut AS menepis kemungkinan adanya misi pengawalan kapal tanker.

Dampak ekonomi dan psikologi pasar energi

Di luar aspek militer, Iran disebut telah memengaruhi psikologi pasar energi global bahkan tanpa benar-benar menutup Selat Hormuz sepenuhnya. Kekhawatiran tidak hanya menyangkut kenaikan harga, tetapi juga keamanan rantai pasokan energi dunia, yang dinilai lebih mengkhawatirkan dibanding dampak ekonomi perang Rusia-Ukraina.

Dalam perang Rusia-Ukraina, produsen minyak lain menaikkan produksi untuk menutup kekurangan pasokan minyak Rusia yang disebut menguasai 11 persen dari total produksi minyak dunia. Namun, porsi produksi gabungan Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, dan Kuwait—yang bergantung pada Selat Hormuz—disebut mencapai 20 persen dari total produksi dunia atau 22,62 juta barel per hari. Jika ditambah Iran, angkanya menjadi 23 persen atau 26,61 juta barel per hari.

Meski AS disebut menguasai 22 persen dari total produksi minyak global, negara itu dinilai akan sulit menutupi kekurangan yang setara dengan 20 persen produksi minyak dunia yang selama ini dipasok negara-negara Teluk, bahkan jika mengeksploitasi ladang minyak Venezuela sekalipun. Selain itu, sebagian besar produksi minyak AS digunakan untuk konsumsi domestik, berbeda dengan Saudi, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Iran yang disebut hanya menggunakan total 22 persen produksi minyaknya untuk kebutuhan dalam negeri.

Karena itu, apabila pasokan minyak dari Teluk terhenti atau berkurang, taruhannya adalah keseimbangan pasokan energi global dan sistem harga dunia. Pergerakan harga energi berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi global dan inflasi, yang kemudian berdampak pada anggaran rumah tangga, beban operasional usaha—termasuk perusahaan-perusahaan AS—serta keamanan energi.

Tekanan tersebut dinilai tidak mungkin tidak memukul AS. Disebutkan, setidaknya menurut laporan USA Today pada 4 Maret, harga BBM di AS bergerak naik mengikuti kenaikan harga energi global akibat perang Iran. Padahal, Trump selama ini menjanjikan penurunan harga, termasuk harga BBM, kepada publik AS.

Trump juga menghadapi kondisi dolar AS yang kembali menguat ketika investor mengalihkan portofolio ke mata uang AS karena dipandang sebagai pelabuhan aman dibanding mata uang lain, saham, dan bahkan emas. Penguatan dolar AS disebut dapat menaikkan inflasi dan berpotensi menghantam industri domestik berorientasi ekspor karena produk AS menjadi kurang kompetitif di pasar global—sektor yang dipandang penting dalam visi Trump tentang MAGA (Make America Great Again).

Jika fluktuasi harga energi makin liar, Trump dinilai bisa kesulitan menjaga simpati publik, terutama pemilih independen yang kerap menentukan hasil pemilu. Trump dan Partai Republik juga menghadapi Pemilu Sela pada November 2026, termasuk pemilihan seluruh anggota DPR yang baru. Sejumlah pihak, termasuk Reuters, menilai kenaikan harga akibat perang Iran dapat menjadi ancaman politik bagi Trump dan Partai Republik.

Risiko-risiko tersebut menjadi bagian dari kekhawatiran jika perang Iran melawan AS-Israel berlangsung berkepanjangan dan Selat Hormuz benar-benar tertutup.