Penutupan efektif Selat Hormuz akibat perang Iran selama lima pekan terakhir memicu guncangan besar pada sistem energi Asia. Jalur sempit yang mengalirkan sekitar 20 persen minyak dan gas alam cair dunia itu menjadi titik krusial bagi kawasan yang menyerap lebih dari 80 persen pasokannya. Dampaknya berlangsung cepat, mulai dari kelangkaan bahan bakar, pembatasan ekspor, hingga tekanan berat pada anggaran negara.
Situasi tersebut mendorong pemerintah di berbagai negara Asia mengambil langkah darurat untuk menjaga stabilitas energi. Dalam jangka pendek, batu bara kembali diandalkan untuk menjaga pasokan listrik. Namun, krisis ini juga mendorong percepatan agenda jangka panjang, termasuk pengembangan energi nuklir dan adopsi kendaraan listrik.
Tekanan krisis terlihat nyata di Korea Selatan. Pemerintah meminta warga mengurangi durasi mandi, mengisi daya perangkat di luar jam sibuk, serta memindahkan penggunaan alat berenergi tinggi ke akhir pekan. Perusahaan besar seperti Samsung juga membatasi penggunaan kendaraan pribadi karyawan berdasarkan angka pelat nomor.
Di Asia Tenggara, kebijakan penghematan energi diterapkan secara luas. Thailand memberlakukan empat hari kerja bagi aparatur sipil dan menaikkan suhu pendingin ruangan kantor. Vietnam menghentikan sejumlah rute penerbangan domestik karena kekhawatiran terhadap pasokan bahan bakar jet. Sementara itu, Filipina menghadapi situasi paling genting setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr. menetapkan darurat energi nasional akibat “ancaman yang segera terjadi” terhadap pasokan bahan bakar.
Dampak krisis juga terasa pada sisi fiskal. Subsidi energi Malaysia dilaporkan melonjak dari 700 juta ringgit menjadi lebih dari 3,2 miliar ringgit (sekitar Rp13,4 triliun, dengan kurs Rp4.210 per ringgit), dan berpotensi mencapai 24 miliar ringgit (sekitar Rp101 triliun) jika harga minyak bertahan di atas 110 dolar AS per barel. Untuk menekan beban, pemerintah memangkas kuota subsidi bahan bakar hingga sepertiga. Lonjakan subsidi ini mencerminkan tekanan anggaran yang mulai merata di berbagai negara Asia seiring kenaikan harga energi global.
Dalam kondisi darurat tersebut, sejumlah negara bergerak cepat menyesuaikan komposisi energinya dengan kembali mengandalkan batu bara sebagai solusi jangka pendek. Thailand menghidupkan kembali pembangkit yang sebelumnya dihentikan, sementara Jepang dan Korea Selatan melonggarkan batas operasi pembangkit batu bara. Seiring langkah itu, dinamika pasokan regional turut dipengaruhi kebijakan produsen utama, termasuk Indonesia.
Analis Rystad Energy, Vicky Janita, menyebut Indonesia memprioritaskan konsumsi batu bara domestik dibanding ekspor, sehingga memperketat pasokan bagi importir Asia. Namun, respons jangka pendek ini juga memunculkan risiko jangka panjang terhadap arah transisi energi.
Sharon Seah dari ISEAS–Yusof Ishak Institute memperingatkan adanya bahaya “penguncian karbon” jangka panjang ketika negara membatalkan rencana pensiun pembangkit batu bara tua. Menurutnya, keputusan darurat yang diambil saat ini berpotensi memperlambat transisi menuju energi bersih di masa depan.
Di sisi lain, krisis turut mempercepat kebangkitan energi nuklir di Asia. Vietnam merampungkan kesepakatan pembangunan pembangkit nuklir pertamanya bersama Rusia. Taiwan berencana mengaktifkan kembali reaktor yang telah ditutup, sementara Filipina menargetkan pengoperasian energi nuklir pada 2032. Malaysia juga mulai mempertimbangkan opsi ini untuk mendukung pertumbuhan industri pusat data.
Meski demikian, transisi energi di kawasan diperkirakan tidak akan berjalan mulus. Li-Chen Sim dari Middle East Institute menilai dalam setiap krisis minyak, reaksi spontan adalah beralih ke energi non-fosil, tetapi langkah itu kerap dilupakan ketika krisis mereda. Ia menambahkan ketergantungan industri terhadap bahan bakar fosil masih sangat kuat.
