Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai krisis energi global kian membebani banyak negara. Menurutnya, situasi tersebut dipicu gagalnya kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat.
Fahmy menyebut harga minyak dunia yang telah menembus lebih dari 100 dolar AS per barel membuat hampir semua negara terdampak, termasuk Amerika Serikat. Ia juga mencontohkan sejumlah negara seperti Filipina dan India yang telah menyatakan darurat energi.
Indonesia, kata Fahmy, turut merasakan dampak lonjakan harga minyak global. Jika harga bertahan tinggi, selisih harga harus ditutup melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menilai dampak langsungnya dapat berupa imported inflation yang menekan daya beli masyarakat. Fahmy juga mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi potensi defisit APBN, terutama jika pelemahan nilai tukar rupiah berlanjut.
“Sekarang nilai tukar rupiah sudah di atas 17 ribu per dolar AS. Itu berpotensi membuat APBN defisit,” ujarnya dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Senin, 13 April 2026.
Fahmy mengapresiasi langkah pemerintah yang belum menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) demi menjaga kondisi ekonomi masyarakat. Namun, ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban APBN dalam jangka panjang, terutama jika konflik global berlarut-larut tanpa kepastian.
Untuk menjaga pasokan, Fahmy menyarankan pemerintah segera melakukan diversifikasi impor minyak dari berbagai negara. Di saat yang sama, ia mendorong agar produksi minyak dalam negeri terus ditingkatkan guna menjaga stabilitas pasokan.
Dalam jangka panjang, Fahmy menilai Indonesia perlu mempercepat peralihan ke energi terbarukan. Ia menekankan cadangan minyak nasional yang terus menurun membuat transisi energi menjadi kebutuhan.
Terkait upaya penghematan konsumsi BBM, Fahmy menilai kebijakan work from home (WFH) kurang efektif dan memperkirakan penghematannya maksimal sekitar 10 persen. Ia menilai langkah yang lebih efektif adalah pembatasan BBM subsidi agar tepat sasaran, dengan potensi penghematan hingga 120 triliun rupiah jika diterapkan secara konsisten.
Ia juga menyarankan pemerintah segera membuat peraturan yang mengatur jenis kendaraan yang berhak membeli BBM subsidi, yakni sepeda motor, kendaraan angkutan orang (angkot), serta kendaraan angkutan barang, terutama untuk kebutuhan sehari-hari.
