Kemunculan Board of Peace (BoP) dinilai berpotensi memperkuat tata kelola perdamaian dunia di tengah dinamika geopolitik internasional yang kian kompleks. Penilaian itu disampaikan Muhammad Makmun Rasyid, Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, dalam forum bertajuk “Board of Peace, Board of Uncertainty” yang digelar Indonesia South-South Foundation (ISSF) di Tangerang Selatan, 16 Maret 2026.
Dalam pengantar diskusi, Makmun menekankan bahwa diplomasi dengan berbagai pihak, termasuk yang berbeda pandangan atau pernah berkonflik, memiliki landasan kuat dalam tradisi Islam. Ia mencontohkan perundingan Nabi Muhammad SAW dengan kaum Quraisy dalam Perjanjian Hudaibiyah, meski saat itu terjadi permusuhan. Menurutnya, negosiasi tidak selalu berarti menyetujui pihak lain, melainkan bisa menjadi strategi untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Ia juga menyinggung prinsip fikih yang menegaskan bahwa sarana mengikuti hukum tujuan.
Makmun menilai keterlibatan Indonesia dalam inisiatif Board of Peace memiliki dimensi strategis, baik dari sisi diplomatik maupun geopolitik. Ia menyebut posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dapat memberi legitimasi moral sekaligus politik dalam mendorong penyelesaian konflik, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Ia juga berpandangan, partisipasi Indonesia berpotensi memperkuat posisi diplomatik sebagai aktor penting dalam upaya perdamaian global, sekaligus menegaskan citra Indonesia sebagai negara demokratis, moderat, dan konsisten mendorong penyelesaian konflik secara damai.
Selain aspek politik, Makmun menilai keterlibatan dalam kerangka seperti Board of Peace membuka peluang kerja sama yang lebih luas, termasuk dalam bidang kemanusiaan, rekonstruksi pascakonflik, hingga diplomasi ekonomi. Menurutnya, peran Indonesia tidak semata terkait isu Gaza, melainkan juga bagaimana menempatkan diri dalam tatanan global yang terus berkembang.
Meski demikian, Makmun mengakui Board of Peace tidak lepas dari kritik, termasuk kekhawatiran mengenai potensi dominasi negara besar serta relasinya dengan mekanisme multilateral yang sudah ada seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Karena itu, ia menilai kajian kritis tetap diperlukan agar inisiatif tersebut berjalan secara inklusif dan adil.
Ia menambahkan, dalam konteks tersebut, kehadiran Indonesia dinilai penting sebagai representasi negara berkembang dan dunia Muslim untuk memastikan proses perdamaian tetap berpijak pada prinsip keadilan dan kedaulatan.
Makmun juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam merespons konflik Gaza. Ia menyebut Presiden Prabowo konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan two-state solution sebagaimana disampaikan dalam berbagai forum internasional, termasuk di PBB. Menurutnya, pendekatan itu merupakan jalan realistis untuk mewujudkan dua negara yang hidup berdampingan secara damai, yakni Israel dan Palestina.
Ia menilai pendekatan tersebut sejalan dengan semangat Board of Peace sebagai instrumen baru dalam diplomasi perdamaian global yang menekankan dialog, negosiasi, dan kerja sama internasional.
Sementara itu, Board of Advisor ISSF, Khairy Fuady, mengatakan forum tersebut dihadirkan sebagai ruang intelektual untuk mendorong diskursus konstruktif mengenai berbagai inisiatif baru dalam tata kelola perdamaian dunia. Menurutnya, kehadiran Board of Peace perlu dilihat sebagai bagian dari upaya kolektif masyarakat internasional dalam mencari pendekatan baru guna menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Forum itu disebut menjadi bagian dari upaya memperkaya kajian mengenai peran Board of Peace sebagai instrumen baru dalam diplomasi internasional serta mendorong kontribusi pemikiran dari berbagai kalangan untuk memperkuat perdamaian global.
