Managing Director Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna menilai krisis energi global yang terjadi saat ini, yang dipicu perang Amerika Serikat (AS)-Israel terhadap Iran, merupakan krisis terbesar dalam sejarah. Ia menyebut hambatan pasokan energi yang muncul saat ini berdampak besar dan skalanya hampir sekelas krisis ketika pandemi Covid-19 memicu banyak kebijakan lockdown.
Putra menjelaskan, Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan energi dari kawasan Timur Tengah. Menurutnya, pembelian minyak Indonesia relatif terdiversifikasi karena berasal dari banyak negara, sementara kontribusi Timur Tengah disebut sekitar seperempat dari suplai minyak Indonesia.
Meski demikian, ia menekankan risiko bagi Indonesia tetap signifikan karena konsumsi energi domestik sangat tinggi, sementara cadangan minyak nasional terbatas. Ia juga menyoroti kekhawatiran publik ketika muncul informasi stok minyak yang sempat disebut tinggal sekitar tiga minggu.
Dalam konteks itu, Putra menilai kebijakan pemerintah yang merilis delapan poin penghematan bahan bakar minyak (BBM) sebagai respons krisis merupakan langkah yang rasional. Ia menilai kebijakan seperti penerapan work from home (WFH) hingga pembatasan pembelian BBM maksimal 50 liter per kendaraan per hari bukan sekadar langkah teknis, melainkan sinyal kuat bahwa kondisi energi global sedang tidak normal.
Putra mengingatkan, tantangan utama Indonesia terletak pada besarnya jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan tingginya konsumsi energi. Di sisi lain, ia menyebut banyak negara memiliki timbunan minyak, sementara Indonesia tidak memilikinya dalam jumlah besar.
Lebih jauh, ia menilai kebijakan penghematan BBM seharusnya menjadi pintu masuk untuk perubahan yang lebih struktural dalam pengelolaan energi nasional. Ia menyebut Indonesia masih menghadapi persoalan klasik berupa minimnya cadangan energi strategis, yang menurutnya menurun tajam dalam sekitar dua dekade terakhir.
Terkait temuan cadangan minyak raksasa di Papua pada 2023, Putra berpandangan temuan itu masih belum cukup jika tidak dibarengi pengembangan pemenuhan kebutuhan minyak dan gas (migas). Ia menilai pengembangan migas tetap penting bagi negara besar seperti Indonesia yang membutuhkan beragam sumber energi, namun secara skala temuan tersebut disebut belum akan menutup ketergantungan impor minyak.
Dalam jangka panjang, Putra mendorong agar kebijakan penghematan BBM tidak berhenti sebagai langkah sementara, melainkan diikuti transformasi besar menuju energi berkelanjutan. Ia menilai anggaran besar untuk subsidi energi, khususnya biodiesel, dapat dipertimbangkan untuk dialihkan guna mempercepat adopsi kendaraan listrik serta memperkuat transportasi publik.
Ia mencontohkan, anggaran biodiesel yang disebut mencapai Rp40 triliun per tahun bisa dimanfaatkan untuk pembangunan transportasi publik di berbagai kota. Menurutnya, cara memandang sektor energi perlu lintas bidang agar solusi yang diambil tidak terbatas pada satu opsi saja, melainkan membuka kemungkinan kebijakan lain yang lebih efektif.
