YOGYAKARTA — Ketegangan geopolitik global, terutama konflik di kawasan Timur Tengah, dinilai berpotensi berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Dosen Program Studi Manajemen Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) Widarta menyebut situasi internasional yang tidak stabil dapat memengaruhi inflasi, nilai tukar rupiah, hingga menambah tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam keterangannya pada Senin (16/3/2026), Widarta memaparkan struktur APBN 2026 yang mencatat belanja negara sekitar Rp3.842,7 triliun, sementara pendapatan negara sekitar Rp3.153,6 triliun. Dengan komposisi tersebut, defisit anggaran berada di kisaran Rp689,1 triliun.
Widarta menilai, kondisi global yang penuh ketidakpastian dapat membuat tekanan terhadap APBN meningkat, terlebih sejumlah program strategis pemerintah membutuhkan pembiayaan besar. Ia menekankan pentingnya memperhatikan dinamika ekonomi dunia sebagai faktor yang dapat memengaruhi ruang fiskal.
Dari sisi harga, Widarta menyoroti risiko konflik di Timur Tengah yang dapat mendorong kenaikan harga komoditas global, khususnya minyak. Kenaikan harga minyak dunia, menurutnya, berpotensi memicu inflasi di dalam negeri sekaligus memperbesar beban subsidi energi pemerintah.
Ia mencontohkan asumsi harga minyak dalam APBN yang diperkirakan sekitar 70 dolar AS per barel, sementara harga saat ini disebut berada di kisaran 85 dolar AS per barel. Widarta juga mengingatkan adanya perkiraan dari sejumlah pengamat bahwa harga minyak dapat menembus 100 dolar AS per barel atau lebih. Jika tren kenaikan berlanjut, beban subsidi energi diperkirakan ikut meningkat dan menambah tekanan pada APBN.
Selain inflasi, Widarta menilai ketegangan geopolitik dapat memicu pergeseran aliran investasi global. Dalam situasi tidak pasti, investor cenderung mengalihkan dana ke aset yang dianggap lebih aman seperti dolar AS dan emas. Perubahan preferensi ini berpotensi menekan nilai tukar rupiah akibat arus modal keluar dari negara berkembang.
Widarta juga menyinggung potensi gangguan rantai pasokan global apabila jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz terdampak konflik. Ia menyebut sekitar 20–30 persen pasokan minyak dunia melewati jalur tersebut, sehingga ketegangan di kawasan itu dapat menghambat distribusi energi global.
Di sisi lain, ia menilai Indonesia memiliki peluang strategis karena berada di jalur perdagangan internasional melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan sejumlah jalur laut penting lainnya. Namun, peluang tersebut dinilai perlu diimbangi kesiapan infrastruktur dan sistem keamanan yang memadai.
Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, Widarta turut mengingatkan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok yang menurutnya hampir terjadi setiap tahun. Ia menjelaskan, meski secara teori konsumsi makanan berkurang saat puasa, dalam praktiknya kualitas dan variasi konsumsi justru meningkat, sehingga dapat mendorong kenaikan harga di pasaran.
Karena itu, ia menekankan perlunya pemerintah memastikan distribusi logistik berjalan lancar agar tidak terjadi ketimpangan pasokan antarwilayah. Widarta menilai persoalan distribusi kerap membuat daerah yang surplus produksi tidak dapat menyalurkan pasokan secara efektif ke daerah lain, sehingga harga melonjak di wilayah tertentu.
Untuk menghadapi berbagai tekanan tersebut, Widarta menegaskan pentingnya menjaga stabilitas fiskal serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah, menurutnya, perlu memantau perkembangan ekonomi global dan domestik agar defisit APBN tidak semakin melebar.
Ia juga mengingatkan inflasi di Indonesia selama ini umumnya dipengaruhi tiga faktor utama, yakni harga bahan bakar minyak (BBM), tarif listrik, serta kebijakan kenaikan pendapatan atau gaji. Widarta menilai stabilitas harga energi menjadi faktor yang sangat menentukan karena perubahan harga BBM maupun tarif listrik dapat berdampak luas pada berbagai sektor ekonomi.
