Pengamat ekonomi Telisa Aulia Falianty menyampaikan sejumlah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Menurut dia, selain menjalankan ekonomi Pancasila serta merawat keberagaman, kekayaan budaya, dan semangat gotong royong, pemerintah perlu memaksimalkan keunggulan yang dimiliki Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Telisa Aulia dalam diskusi bertema Indonesia's Forward: Kolaborasi untuk Ketahanan Nasional. Ia menilai Indonesia memiliki keunggulan yang mirip dengan Chile, yang mengandalkan sumber daya alam untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
Karena itu, Telisa Aulia menyebut Indonesia dapat meniru pendekatan Chile dengan memaksimalkan sumber daya alam untuk memperkuat ketahanan nasional. Ia menyoroti sektor mineral sebagai salah satu pengubah permainan, namun menekankan perlunya peta jalan kelembagaan yang kuat.
Ia juga menegaskan bahwa kedaulatan nasional tidak berarti menutup diri dari investor asing. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepercayaan investor melalui kolaborasi yang saling menguntungkan. Ia menilai kolaborasi semacam itu dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya melalui pengembangan pusat data (data center).
Selain itu, Telisa Aulia menambahkan, pemerintah perlu berfokus pada pengelolaan UMKM agar dapat naik kelas secara bertahap sehingga kontribusinya terhadap perekonomian semakin besar.
Dalam kesempatan yang sama, Executive Director President Club Chandra Setiawan menilai pemerintah perlu merancang regulasi yang mendukung pertumbuhan, stabilitas, dan keadilan bagi pelaku usaha agar tercipta playing field yang setara.
Ia mencontohkan operasional ritel modern yang disebutnya belum memiliki pembatasan jarak dan jam kerja. Menurut Chandra, regulasi diperlukan agar kegiatan usaha berjalan baik, misalnya dengan pengaturan jam operasional hingga pukul 22.00 sehingga setelah itu konsumen dapat berbelanja di warung-warung tradisional.
Chandra juga menyoroti pemerataan pertumbuhan ekonomi yang dinilainya masih belum merata dan cenderung terpusat di Pulau Jawa. Ia menyebut indeks persaingan usaha baru kuat di 16 provinsi, sementara 16 provinsi lainnya belum berkembang secara optimal. Menurutnya, ketimpangan tersebut dapat menjadi hambatan untuk mencapai target pertumbuhan 8%.
Lebih lanjut, Chandra menekankan pentingnya koherensi dan konsistensi kebijakan pemerintah. Ia mengatakan regulasi di bidang keuangan, perdagangan, dan investasi perlu saling mendukung dan tidak bertabrakan. Ia juga mengingatkan agar akademisi dilibatkan sejak awal dalam penyusunan kebijakan, bukan hanya saat tahap pelaksanaan.
Menurut Chandra, kolaborasi pemerintah dengan kampus penting untuk memperkuat ketahanan bangsa karena kampus kerap menghasilkan riset dan publikasi terkait isu strategis nasional. Ia mendorong agar hasil penelitian tidak berhenti pada jurnal, tetapi diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat dipraktikkan.
