Jakarta — Transformasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump dinilai memicu krisis identitas global sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi negara-negara kekuatan menengah (middle power).
Pandangan tersebut disampaikan Peneliti Senior Chatham House, Galip Dalay, dalam Middle Powers Conference 2026 yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Selasa, 14 April 2026.
Dalay menilai dampak perubahan kebijakan AS berbeda bagi negara Barat dan non-Barat. Menurutnya, bagi negara-negara Barat, pergeseran itu mengguncang identitas geopolitik mereka. Sementara bagi banyak negara di Timur Tengah, ketidakkonsistenan kebijakan AS bukanlah sesuatu yang baru.
Ia juga menyoroti kecenderungan yang kian menguat di kalangan middle power, yakni menjalin hubungan dengan beberapa blok kekuatan secara bersamaan. Fenomena ini ia sebut sebagai “geopolitik poligami”, yang menggambarkan kemampuan sebuah negara untuk berada dalam beberapa aliansi sekaligus.
Namun, Dalay mengingatkan bahwa fleksibilitas semacam itu memiliki risiko jika tidak ditopang nilai yang kuat sebagai perekat. “Namun tanpa nilai-nilai yang kuat sebagai perekat, berbagai penyelarasan ini berisiko tidak memiliki makna strategis,” ujarnya. Ia menilai fleksibilitas tanpa fondasi nilai justru dapat melemahkan posisi middle power dalam jangka panjang.
Selain itu, Dalay menyinggung menurunnya peran negara-negara besar dalam isu kemanusiaan, mediasi perdamaian, dan pembangunan global, seiring meningkatnya fokus pada pertahanan dan keamanan. Dalam situasi tersebut, peran sebagai mediator dan penjaga stabilitas, menurutnya, mulai lebih banyak diambil alih oleh negara-negara dari Global South.
Dalay juga menekankan bahwa negara kekuatan menengah tidak boleh mengabaikan pentingnya hukum internasional. Ia berpendapat, bagi negara adidaya, hukum internasional mungkin dapat dinegosiasikan. Namun bagi middle power, aturan tersebut menjadi fondasi utama untuk mencegah dominasi yang bertumpu pada kekuatan semata.
Ia menutup dengan menekankan pentingnya kerja sama lintas kawasan di antara negara-negara kekuatan menengah, baik dari Global South maupun Global North, terutama dalam upaya perdamaian. “Peacemaking adalah bidang yang membutuhkan kerja sama yang lebih efektif antar middle power,” katanya.
Pernyataan Dalay menegaskan bahwa di tengah perubahan tatanan dunia, negara-negara kekuatan menengah tidak hanya dituntut untuk fleksibel, tetapi juga memiliki arah serta nilai yang jelas dalam menentukan posisi strategisnya.
