Krisis kemanusiaan di Timur Tengah kian memburuk seiring meningkatnya konflik dan melonjaknya jumlah pengungsi. Berbagai organisasi bantuan dilaporkan berada di bawah tekanan besar untuk mencari pendanaan guna mempertahankan operasi, sementara kebutuhan di lapangan terus bertambah.
Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) memperkirakan sebanyak 3,2 juta orang di Iran dan 1 juta orang di Lebanon mengungsi sejak serangan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari. Di saat yang sama, UNHCR menyebut operasinya menghadapi “kekurangan dana yang parah,” terutama di Lebanon, Suriah, Iran, dan Afghanistan.
UNHCR yang sudah memangkas 30% stafnya tahun lalu akibat kekurangan dana, mengajukan permohonan donasi mendesak. Untuk Lebanon saja, lembaga tersebut menyatakan membutuhkan tambahan 61 juta dolar AS guna mendukung 600.000 orang selama tiga bulan ke depan.
Dalam pernyataannya kepada Associated Press, UNHCR menekankan bahwa penurunan pendanaan kemanusiaan global terjadi pada saat kebutuhan mencapai puncaknya. Pemotongan anggaran membuat organisasi bantuan beroperasi dengan personel dan sumber daya yang lebih sedikit, sementara jumlah pengungsi terus meningkat.
Kekhawatiran juga datang dari Program Pangan Dunia PBB (WFP). Setelah anggarannya dipotong sepertiga tahun lalu, WFP memperingatkan bahwa hampir 45 juta orang lagi dapat menghadapi kelaparan parah jika konflik tidak berakhir pada pertengahan tahun dan harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS per barel. Wakil Direktur Eksekutif WFP, Carl Skau, menyatakan bahwa jika konflik berlanjut, dampaknya akan berskala global dan keluarga yang sudah kesulitan membeli makanan akan terdampak paling parah. Ia menambahkan, kurangnya pendanaan kemanusiaan berisiko memicu bencana bagi jutaan orang.
Tekanan terhadap pendanaan bantuan turut dikaitkan dengan keputusan pemerintahan Presiden Donald Trump tahun lalu membubarkan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu donor bantuan kemanusiaan terbesar di dunia. Menurut laporan AP, langkah itu memaksa organisasi bantuan di berbagai negara memberhentikan puluhan ribu karyawan dan menutup sejumlah program, sehingga mengganggu penyaluran bantuan penting bagi jutaan orang.
Meski bantuan luar negeri disebut hanya sekitar 1% dari anggaran federal AS, pembubaran USAID dilakukan setelah Trump menilai lembaga tersebut boros. Sejumlah negara lain juga memangkas bantuan kemanusiaan dengan alasan dana diperlukan untuk memperkuat pertahanan.
Menanggapi pertanyaan AP, Departemen Luar Negeri AS menyatakan telah mengalokasikan lebih dari 40 juta dolar AS bantuan darurat tambahan untuk Lebanon, termasuk untuk WFP. Departemen tersebut juga menyebut bekerja sama dengan PBB dan mitra lainnya untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan, sekaligus menyerukan negara lain agar meningkatkan dukungan.
Pekan lalu, Departemen Luar Negeri AS juga mengumumkan pembentukan 12 pusat regional untuk mengoordinasikan respons bencana dan keadaan darurat kemanusiaan di seluruh dunia, melalui kantor baru yang mengambil alih sebagian fungsi yang sebelumnya ditangani USAID.
Di sisi lain, para pekerja bantuan menyoroti besarnya pengeluaran perang dibanding pendanaan kemanusiaan. Pentagon menyebut biaya minggu pertama perang mencapai 11,3 miliar dolar AS. Jeremy Konyndyk, presiden Refugees International, mengatakan angka itu hampir setara dengan total pengeluaran bantuan kemanusiaan global pada tahun terakhir pemerintahan Joe Biden.
Pentagon juga dilaporkan meminta tambahan dana 200 miliar dolar AS untuk perang. Saat ditanya mengenai angka tersebut, Trump menyatakan bahwa dunia sedang berada dalam situasi yang sangat tidak stabil.
Kepala urusan kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, turut mengecam tingginya biaya perang di tengah rangkaian krisis global. Ia menyebut kampanye penggalangan dana sebesar 23 miliar dolar AS untuk mendukung 87 juta orang di seluruh dunia tahun ini baru mencapai sepertiga dari target. Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada 11 Maret, Fletcher mengatakan dunia menyaksikan pengeluaran besar—diperkirakan hingga 1 miliar dolar AS per hari—untuk penghancuran, sementara bantuan bagi kelompok paling rentan justru dipotong. Menurutnya, sebagian kecil dari dana itu dapat menyelamatkan jutaan nyawa.
Perdebatan juga mengemuka terkait alokasi bantuan kemanusiaan yang telah disetujui. Pada Januari 2026, Kongres AS mengalokasikan 5,5 miliar dolar AS untuk bantuan kemanusiaan dalam paket bantuan luar negeri 2026. Sejumlah aktivis menilai dana tersebut seharusnya disalurkan kepada kelompok bantuan yang menangani krisis di Timur Tengah.
Sam Vigersky, ahli hubungan internasional di Council on Foreign Relations yang pernah bekerja di Kantor Dukungan Tanggap Bencana Luar Negeri USAID pada 2014–2019, menyatakan bahwa kelompok bantuan memiliki uang, staf, dan informasi lapangan, tetapi memilih tidak bertindak. Namun, Departemen Luar Negeri AS membantah klaim tersebut dan menegaskan pernyataan bahwa mereka tidak aktif menggunakan sumber daya kemanusiaan yang dialokasikan adalah tidak akurat. Pemerintah AS menyatakan membelanjakan dana itu di berbagai belahan dunia “sesuai kebutuhan.”
Departemen Luar Negeri AS juga menyampaikan rencana penyaluran tambahan 40 juta dolar AS dana darurat ke Lebanon, serta menyebut sejumlah upaya bantuan regional telah “sepenuhnya didanai” berkat kontribusi 2 miliar dolar AS dari AS ke dana bantuan kemanusiaan PBB.
Sementara itu, juru bicara Gedung Putih Anna Kelly menolak menjawab apakah AS akan mengalokasikan lebih banyak dana untuk bantuan kemanusiaan di Timur Tengah. Ia menyatakan AS tetap menjadi penyedia bantuan terbesar di dunia dan Trump “akan selalu berdiri bersama rakyat Iran dan semua warga sipil yang tidak bersalah.”
Di lapangan, tantangan organisasi bantuan disebut semakin kompleks akibat lonjakan harga pangan dan bahan bakar, serta keterlambatan pengiriman bantuan karena gangguan jalur pelayaran melalui Selat Hormuz. Vigersky menilai kondisi tersebut menciptakan efek domino bagi kelompok-kelompok bantuan yang merespons krisis kemanusiaan di berbagai wilayah.
