Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan pangan daerah sebagai langkah antisipasi terhadap potensi krisis global, terutama dampak konflik di Timur Tengah yang dinilai masih belum menentu. Penegasan itu disampaikan Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri saat acara buka puasa bersama berbagai elemen masyarakat di Gedung Negara, pekan lalu.
Gubernur menyatakan arah fokus pembangunan daerah saat ini ditujukan pada sektor perikanan laut dan pertanian. Di sektor pertanian, program yang didorong mencakup pengembangan sawah, peremajaan (replanting) kelapa sawit, serta penanaman komoditas strategis seperti kakao dan jagung.
“Kami fokus pada laut dan pertanian. Ini yang kita dorong, mulai dari cetak sawah, perbaikan sawit yang sudah rusak, hingga penanaman kakao dan jagung,” ujar Mathius.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk aparatur pemerintah dan instansi terkait, untuk terlibat aktif dalam pengelolaan lahan pertanian. Menurutnya, kesiapsiagaan sejak dini diperlukan karena ketidakpastian kondisi global.
“Kita tidak tahu kapan konflik di Timur Tengah berakhir. Karena itu kita harus mulai mempersiapkan masyarakat menghadapi kemungkinan terburuk jika krisis berkepanjangan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Mathius menegaskan program pemerintah yang akan dijalankan bersifat gratis bagi masyarakat. Namun, ia mengingatkan pentingnya kejelasan status kepemilikan lahan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, termasuk terkait praktik palang-memalang.
“Program ini gratis, tapi lahan harus jelas miliknya. Jangan sampai bermasalah karena kami tidak akan menyelesaikan urusan palang,” tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah kepala daerah yang telah mendukung penyediaan lahan, salah satunya Kabupaten Keerom. Sementara itu, beberapa daerah lain disebut masih menghadapi kendala, terutama terkait persoalan lahan.
Selain penguatan sektor produksi, Mathius meminta peran aktif Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendukung program pemerintah, khususnya melalui pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Ke depan, pengelolaan CSR akan dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi agar lebih tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kalau UMKM tumbuh, kita bisa lebih kuat menghadapi krisis. Prediksi dari pusat, dua tahun ke depan kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil,” ujarnya.
