MATARAM — Ketegangan geopolitik global, termasuk konflik di kawasan penghasil minyak di Timur Tengah, dinilai berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi dunia. Di tengah kekhawatiran kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai peralihan ke kendaraan listrik dapat menjadi alternatif strategis bagi pemerintah maupun masyarakat.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin, mengatakan penggunaan kendaraan listrik merupakan langkah konkret untuk meminimalkan ketergantungan terhadap BBM. Menurutnya, Pemprov NTB telah memulai kebijakan tersebut secara internal melalui pengadaan mobil listrik sebagai kendaraan operasional kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Samsudin menyebut kebijakan itu juga dimaksudkan untuk memberi contoh sekaligus merespons anggapan di masyarakat bahwa kendaraan listrik selalu identik dengan harga mahal. “Kemungkinan ke depan kalau dengan situasi global yang tidak stabil, geopolitik yang terus bersambung di lokasi-lokasi penghasil BBM, ini bisa jadi alternatif yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat terutama ke depannya. Dan, Pak Gubernur sudah memberikan contoh kepada kami,” kata Samsudin, Rabu (25/3/2026).
Selain aspek ketahanan energi, Samsudin menilai kendaraan listrik memiliki keunggulan lain, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca dan efisiensi biaya operasional. Ia juga membandingkan kebutuhan perawatan kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional berdasarkan pengalamannya.
“Biaya perawatan enggak ada, tidak ganti oli, tidak ganti spare part, tidak ganti segala macam kaitan dengan perawatan kendaraan enggak ada, ini murni hanya bagaimana baterai jangan sampai habis,” ujarnya.
Untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik, Dinas ESDM NTB berencana memperluas infrastruktur pengisian daya. Bersama PT PLN Wilayah NTB, pemerintah daerah memetakan penambahan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Saat ini, fasilitas pengisian daya di NTB disebut masih terbatas di beberapa lokasi, antara lain Kantor ESDM NTB, Dinas Perhubungan, Kantor Gubernur, dan Lombok Epicentrum Mall (LEM). “Ke depan itu (SPKLU) akan kita perbanyak,” kata Samsudin.
Pernyataan serupa disampaikan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Jamaluddin. Ia menilai kebijakan Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal yang menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pejabat eselon II merupakan langkah yang tepat, terutama di tengah situasi global yang disebutnya dipengaruhi perang di Timur Tengah antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel.
Jamaluddin juga menyoroti kemudahan pengisian daya dibandingkan pengisian BBM di SPBU. Menurutnya, pengisian dapat dilakukan di rumah, dan jika daya listrik rumah tidak mencukupi maka dapat dilakukan di SPKLU. “Cukup kita melakukan pengisian di rumah, sudah bisa kita bawa kendaraan dinasnya. Tapi kalau tidak cukup kekuatan listrik di rumah, kita bawa ke SPKLU,” ujarnya.
Meski demikian, ia berharap PLN dapat menambah jumlah SPKLU karena fasilitas yang tersedia saat ini masih terbatas. Ia menilai penambahan SPKLU penting terutama untuk mendukung perjalanan dinas ke luar Kota Mataram. “Tapi saya yakin dengan kendaraan listrik yang ada sekarang, sekali mengisi masih bisa menjangkau Pulau Lombok,” kata Jamaluddin.
