Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program prioritas daerah di tengah ancaman ketidakpastian ekonomi global yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Pembahasan Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Prioritas Pelaksanaan APBD 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, pada Rabu (25/3/2026). Rapat tersebut dihadiri Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Dalam pembahasan, Pemprov Lampung tidak hanya menyoroti langkah antisipasi terhadap dampak global, tetapi juga memastikan arah pembangunan daerah tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan. Marindo menekankan bahwa penyesuaian kebijakan dan anggaran yang dilakukan tidak boleh mengorbankan program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Program prioritas harus tetap berjalan. Kita tidak ingin upaya antisipasi ini justru menghambat agenda pembangunan yang sudah direncanakan, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” kata Marindo.
Sejumlah program unggulan yang disebut tetap menjadi fokus pemerintah daerah meliputi hilirisasi, peningkatan produksi pertanian, program Desaku Maju, serta pembangunan infrastruktur.
Meski demikian, Pemprov Lampung mewaspadai dampak konflik global yang berpotensi memicu tekanan ekonomi, seperti inflasi dan gangguan rantai pasok. Pemerintah daerah disebut tengah menyiapkan langkah mitigasi yang adaptif dan terukur.
“Kita harus menyiapkan berbagai bentuk mitigasi terhadap situasi global yang berkembang. Perlu kajian komprehensif agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” ujar Marindo.
Ia juga menegaskan bahwa langkah yang disiapkan harus berorientasi pada perlindungan masyarakat agar kebijakan yang diambil tidak menambah beban ekonomi warga. Dengan strategi tersebut, Pemprov Lampung menyatakan optimistis dapat menjaga keseimbangan antara antisipasi dampak global dan keberlanjutan pembangunan daerah, sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah dinamika global.
