Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat sektor pangan di tengah ancaman krisis ekonomi global dan dampak perubahan iklim. Dalam rapat koordinasi evaluasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Senin (16/03/2026), Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memaksimalkan perlindungan lahan sawah hingga mencapai 87% sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Kebijakan itu disebut sebagai respons terhadap fluktuasi harga BBM dunia yang diperkirakan memicu kenaikan harga barang dan menekan daya beli masyarakat. Dalam situasi tersebut, ketahanan pangan dinilai menjadi salah satu penopang penting bagi ekonomi daerah.
Nurul Azizah menyampaikan, saat ini luas sawah yang terlindungi baru mencapai 43.000 hektare. Sementara target dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Bojonegoro berada di angka 93.000 hektare.
“Artinya, kita harus meningkatkan luas lahan yang dilindungi lebih dari dua kali lipat. Ini bukan sekadar angka, tapi soal masa depan rakyat. Kita harus memastikan sinkronisasi data antara kondisi di lapangan dengan rencana tata ruang (RT RW) yang prosesnya dimulai pada April ini,” ujarnya.
Untuk mendukung akurasi data, Pemkab Bojonegoro menggerakkan 235 Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) guna melakukan geotagging terhadap sekitar 270.000 petani di seluruh wilayah Bojonegoro. Meski secara administratif status PPL kini berada di bawah pemerintah pusat, Nurul Azizah meminta para penyuluh tetap bekerja maksimal untuk masyarakat Bojonegoro.
“Jangan ada sekat antara pusat dan daerah. Bapak Ibu lahir dan bekerja di Bojonegoro, maka kontribusinya harus untuk penguatan pangan masyarakat Bojonegoro,” tegasnya.
Kepala DKPP Bojonegoro Zaenal Fanani menambahkan, tantangan ke depan cukup berat, terutama menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juni. Karena itu, PPL diminta aktif mengedukasi petani agar memilih komoditas tanam yang sesuai dengan ketersediaan air, sehingga risiko kerugian akibat kekeringan bisa ditekan.
Selain perlindungan lahan, Pemkab Bojonegoro juga menjajaki efisiensi biaya produksi pertanian melalui program elektrifikasi. Mengacu pada pengalaman daerah lain, penggunaan mesin pompa air bertenaga listrik dinilai lebih hemat dibandingkan mesin diesel yang bergantung pada BBM.
Dengan penguatan perlindungan lahan, pembaruan data melalui geotagging, serta upaya efisiensi biaya produksi, Pemkab Bojonegoro menyatakan optimistis dapat menjaga ketahanan pangan daerah di tengah ketidakpastian global.
