Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro berencana memperkuat sektor pangan di tengah ancaman krisis ekonomi global dan dampak perubahan iklim. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi evaluasi yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro di Pendopo Malowopati, Senin (16/3).
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menyampaikan, Pemkab akan memaksimalkan perlindungan lahan sawah melalui skema Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pemerintah daerah menargetkan hingga 87 persen lahan sawah di Bojonegoro masuk dalam skema tersebut.
Nurul menilai perlindungan lahan pertanian menjadi strategi penting untuk merespons gejolak ekonomi dunia. Ia menyebut fluktuasi harga BBM global diperkirakan mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok sekaligus menekan daya beli masyarakat. Dalam situasi itu, sektor pangan dinilai dapat menjadi penopang stabilitas ekonomi daerah.
“Ketahanan pangan bisa menjadi penyelamat ekonomi masyarakat. Karena itu kita harus memastikan lahan pertanian tetap terlindungi,” ujar Nurul.
Saat ini, luas sawah yang telah masuk dalam perlindungan LP2B di Bojonegoro sekitar 43.000 hektare. Sementara itu, pemerintah pusat menargetkan 93.000 hektare lahan sawah terlindungi di wilayah tersebut.
Nurul mengatakan, target itu menuntut kerja keras berbagai pihak. Selain memperluas lahan yang dilindungi lebih dari dua kali lipat, Pemkab juga perlu memastikan kesesuaian data di lapangan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Proses sinkronisasi RTRW disebut akan dimulai pada April mendatang.
“Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut masa depan masyarakat Bojonegoro. Data di lapangan harus benar-benar sinkron dengan rencana tata ruang,” tegasnya.
Untuk memastikan akurasi data pertanian, Pemkab mengerahkan 235 Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) guna melakukan geotagging terhadap sekitar 270.000 petani di seluruh wilayah Bojonegoro. Nurul juga meminta seluruh aparatur dan tenaga lapangan bekerja maksimal demi memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Jangan ada sekat antara pusat dan daerah. Bapak Ibu lahir dan bekerja di Bojonegoro, maka kontribusinya harus untuk memperkuat pangan masyarakat Bojonegoro,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro Zaenal Fanani mengingatkan bahwa tantangan sektor pertanian ke depan tidak ringan. Ia menyoroti potensi kekeringan pada puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juni.
Karena itu, Zaenal meminta para PPL aktif mengedukasi petani agar menyesuaikan pilihan komoditas tanam dengan ketersediaan air di wilayah masing-masing. Selain perlindungan lahan, Pemkab juga mulai menjajaki efisiensi biaya produksi pertanian melalui program elektrifikasi. Penggunaan pompa air bertenaga listrik dinilai lebih hemat dibandingkan mesin diesel yang masih bergantung pada BBM.
