Pemerintah meningkatkan kewaspadaan keamanan nasional dengan menetapkan status siaga 1 bagi aparat pertahanan di tengah meningkatnya dinamika konflik global, terutama di kawasan Timur Tengah. Kebijakan ini disebut sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas nasional, termasuk mengantisipasi potensi dampak ekonomi seperti lonjakan harga energi.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan telegram terkait kesiapsiagaan TNI menunjukkan aparat pertahanan berada dalam kondisi siap menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan yang bisa muncul akibat perkembangan situasi global. Namun, ia menegaskan kesiapsiagaan tersebut tidak berarti Indonesia akan terlibat langsung dalam konflik bersenjata di luar negeri.
“Ini bukti bahwa TNI dalam kondisi siaga untuk menghadapi potensi masalah yang timbul akibat perkembangan situasi yang bergejolak di Timur Tengah. Bukan berarti kita akan segera ikut perang atau mengirim prajurit,” ujar Dave dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).
Dave menambahkan, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons situasi global sekaligus memastikan stabilitas keamanan dan persatuan nasional tetap terjaga.
Sementara itu, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menilai penetapan status siaga satu yang diikuti apel bersama prajurit di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada Sabtu (7/3/2026), menjadi sinyal bahwa TNI meningkatkan kesiapan menghadapi kemungkinan kondisi darurat.
“Penetapan status siaga satu yang diikuti apel khusus di kawasan Monas juga ingin memberi pesan bahwa TNI sudah bersiap dalam menghadapi situasi kedaruratan,” kata Anton dalam keterangan tertulis, Senin (9/3/2026).
Anton menyebut langkah tersebut dapat dipahami sebagai konsolidasi awal kekuatan negara dalam merespons dinamika geopolitik yang berkembang cepat. Menurutnya, meski situasi nasional belum berada pada kondisi genting, peningkatan kesiapan dinilai penting agar pemerintah tidak terlambat merespons potensi dampak yang muncul.
Ia juga menilai konflik berkepanjangan di Timur Tengah berpotensi memicu krisis global, terutama jika perang berlangsung lebih dari empat bulan. Kondisi itu dapat mengganggu rantai pasok energi dan mendorong lonjakan harga minyak dunia.
Jika hal tersebut terjadi, dampaknya diperkirakan dapat merembet ke dalam negeri melalui kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan sejumlah komoditas lain yang sensitif terhadap biaya energi, sehingga berpotensi menekan stabilitas ekonomi domestik.
Merespons kondisi tersebut, pemerintah mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan panic buying terhadap BBM di dalam negeri.
Anton menambahkan, kewaspadaan Indonesia tetap perlu ditingkatkan karena konflik global berpotensi meluas hingga kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Ia menyoroti dua titik rawan geopolitik saat ini, yakni Laut China Selatan dan Selat Taiwan, yang dinilai berpotensi memicu ketegangan regional.
