Jakarta — Pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan efisiensi nasional untuk merespons tekanan geopolitik global yang meningkat, terutama dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Langkah ini menyasar berbagai sektor, mulai dari energi, mobilitas aparatur negara, hingga penyesuaian program sosial, dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini merupakan bentuk adaptasi struktural menuju perekonomian yang lebih efisien, produktif, dan memiliki daya tahan lebih tinggi. Pemerintah menegaskan efisiensi dilakukan sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan ekonomi, termasuk menghadapi potensi gangguan pasokan energi dan rantai distribusi.

Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah menetapkan Jumat sebagai satu hari kerja dari rumah setiap pekan. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari transformasi budaya kerja berbasis digital sekaligus upaya mengurangi mobilitas harian yang berdampak pada konsumsi energi.

Pemerintah memproyeksikan kebijakan WFH ASN dapat menghemat hingga Rp6,2 triliun dari pengurangan subsidi dan kompensasi bahan bakar. Selain itu, penghematan konsumsi BBM masyarakat diperkirakan mencapai Rp59 triliun.

Selain pengaturan pola kerja, pemerintah juga memangkas anggaran perjalanan dinas. Perjalanan dinas dalam negeri dipotong hingga 50 persen, sedangkan perjalanan luar negeri dipangkas hingga 70 persen. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dengan memaksimalkan penggunaan teknologi komunikasi sebagai pengganti mobilitas fisik.

Penggunaan kendaraan dinas ASN turut dibatasi hingga 50 persen, kecuali untuk kebutuhan operasional mendesak. Pemerintah juga mendorong penggunaan transportasi publik serta kendaraan berbasis listrik sebagai bagian dari upaya menekan konsumsi energi dan mendukung transisi energi yang lebih berkelanjutan.

Efisiensi juga menyasar sektor swasta. Dunia usaha diminta menerapkan WFH satu hari dalam sepekan melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Namun, pemerintah memberikan pengecualian untuk sektor-sektor vital seperti kesehatan, energi, pangan, transportasi, logistik, dan keuangan agar tetap beroperasi penuh demi menjaga stabilitas layanan publik dan ekonomi.

Di tengah potensi kenaikan harga energi global, pemerintah menyatakan harga BBM subsidi tetap stabil. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan harga Pertalite dan Solar tidak mengalami kenaikan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi daya beli masyarakat. Meski demikian, masyarakat diimbau menggunakan BBM secara bijak.

Untuk memastikan penyaluran subsidi lebih tepat sasaran, pemerintah memberlakukan pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan pribadi roda empat maksimal 50 liter per hari melalui sistem barcode MyPertamina. Kebijakan ini tidak berlaku bagi angkutan umum dan logistik yang tetap diprioritaskan agar distribusi barang dan jasa berjalan lancar.

Pemerintah juga menyesuaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyaluran yang sebelumnya dilakukan setiap hari kini dibatasi menjadi lima hari dalam sepekan. Pemerintah menyatakan penyesuaian ini tidak berlaku bagi wilayah 3T, daerah dengan tingkat stunting tinggi, serta lingkungan asrama. Kebijakan tersebut diproyeksikan menghemat anggaran hingga Rp20 triliun tanpa mengurangi esensi program untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Serangkaian langkah efisiensi ini menandai upaya pemerintah menyeimbangkan penguatan fiskal dengan perlindungan sosial. Pemerintah menilai kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah situasi global yang bergejolak, sekaligus mendorong perubahan menuju tata kelola yang lebih efisien dan berkelanjutan.