Di tengah tekanan krisis energi global, pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas nasional, termasuk kebijakan work from home (WFH) serta imbauan kepada masyarakat agar menggunakan energi secara bijak.
Salah satu keputusan yang diambil adalah mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tidak naik hingga akhir tahun. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, di tengah lonjakan harga minyak dunia.
Di sisi lain, pemerintah melakukan penyesuaian pada BBM non-subsidi tertentu, seperti Pertamax Turbo dan produk diesel. Meski mengalami kenaikan, harga BBM di Indonesia disebut masih relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain, sehingga dinilai tetap kompetitif.
Rangkaian kebijakan tersebut menjadi jalan tengah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan pasokan energi tetap terjaga. Namun pemerintah juga menekankan pentingnya penghematan energi, baik dalam penggunaan bahan bakar maupun listrik.
Dorongan efisiensi dan perubahan perilaku
Pakar kebijakan publik menilai kondisi global yang tidak menentu membuat efisiensi energi menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan. Sosialisasi secara masif dinilai penting agar masyarakat memahami urgensi penghematan, mulai dari menggunakan kendaraan seperlunya hingga beralih ke transportasi umum.
Peneliti ekonomi melalui simulasi menyebut perubahan kecil dalam perilaku dapat berdampak besar. Salah satu contoh yang dikemukakan adalah peralihan sebagian pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum, yang berpotensi menghemat konsumsi BBM nasional hingga jutaan liter per hari.
Kebijakan WFH juga dinilai dapat menekan konsumsi energi. Dengan jutaan pekerja bekerja dari rumah, penggunaan bahan bakar untuk mobilitas dan konsumsi energi di sektor perkantoran dapat ditekan secara bersamaan.
Dukungan DPR dan pemerintah daerah
Langkah efisiensi energi ini mendapat dukungan dari DPR maupun pemerintah daerah. WFH dinilai tidak akan mengganggu kinerja karena sistem kerja digital dinilai semakin matang, terutama setelah pengalaman selama pandemi Covid-19.
Selain menekan konsumsi BBM, WFH juga berpotensi mengurangi penggunaan listrik di gedung-gedung perkantoran. Meski demikian, implementasinya dinilai perlu dikawal agar tidak berdampak pada penurunan produktivitas.
Sejumlah pemerintah daerah pun mulai menerapkan kebijakan serupa, mulai dari pengaturan WFH bagi aparatur sipil negara hingga pengendalian penggunaan listrik di fasilitas publik.
Peran masyarakat jadi penentu
Keberhasilan kebijakan efisiensi energi pada akhirnya dinilai bergantung pada partisipasi masyarakat. Penghematan energi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan kesadaran kolektif.
Langkah seperti mengurangi perjalanan yang tidak penting, menggunakan transportasi umum, serta menghemat listrik di rumah disebut dapat memberi dampak besar apabila dilakukan secara bersama. Di tengah ketidakpastian global, kolaborasi pemerintah dan masyarakat dipandang menjadi kunci untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus menghadapi tantangan yang ada.
