Pemerintah menerapkan sejumlah langkah penghematan energi di tengah krisis energi global, mulai dari kebijakan work from home (WFH) hingga imbauan penggunaan energi secara bijak. Di sisi harga, pemerintah memutuskan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak naik hingga akhir tahun, sementara sebagian BBM non-subsidi mengalami penyesuaian mengikuti lonjakan harga minyak dunia.
Untuk BBM non-subsidi, harga RON 92 (Pertamax) dan RON 95 (Pertamax Green) disebut tidak berubah. Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai jalan tengah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberi ruang bagi masyarakat menengah bawah.
Di sisi lain, beberapa produk mengalami kenaikan. Pertamax Turbo disesuaikan dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Dextlite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, sedangkan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.
Meski naik, harga BBM tersebut disebut masih berada di bawah rata-rata harga di sejumlah negara lain. Rata-rata Pertamax Turbo RON 98 di negara lain tercatat Rp29.200 per liter. Di Jepang, RON 98 dihargai Rp21.100, di China Rp24.600, di Thailand Rp34.845, dan tertinggi di Singapura Rp58.217.
Untuk BBM RON 95 di Indonesia yang tetap di angka Rp12.900, angkanya juga lebih rendah dibanding rata-rata negara lain yang disebut mencapai Rp25.666. Sementara harga BBM diesel di Indonesia, seperti Pertamina Dex dan Dextlite, juga disebut masih di bawah rata-rata negara lain sebesar Rp27.459, dengan perbandingan di Singapura Rp28.953 dan Malaysia Rp65.884.
Jika dibandingkan dengan SPBU swasta di dalam negeri, harga BBM Pertamina juga disebut masih lebih kompetitif. Harga Pertamax di SPBU Pertamina tetap Rp12.300 per liter, sementara BBM setara di SPBU swasta dihargai Rp12.390 per liter.
Kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi dan jenis Pertamax yang banyak digunakan masyarakat dinilai tepat dan mendapat apresiasi. Di saat yang sama, masyarakat diimbau tetap menghemat energi, antara lain dengan menggunakan kendaraan seperlunya atau beralih ke transportasi umum.
Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai situasi global yang belum menentu membuat efisiensi menjadi keniscayaan. Ia mendorong agar imbauan bijak berenergi disosialisasikan lebih masif melalui berbagai platform, termasuk pemasangan baliho di stasiun pengisian bahan bakar dan pemanfaatan layanan pesan singkat untuk mengingatkan masyarakat agar tidak berlebihan menggunakan BBM maupun listrik.
Menurut Trubus, pemerintah juga perlu terbuka mengabarkan kondisi harga minyak mentah dunia yang terus meningkat agar dapat menumbuhkan kesadaran kolektif. “Buat melalui media sosial itu, pokoknya di-blast saja lewat WA bahwa ini ada efisiensi itu kan mengingatkan,” ujarnya.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov memaparkan simulasi dampak perubahan perilaku warga dan kebijakan WFH terhadap konsumsi BBM. Ia mengasumsikan terdapat 10 juta pengguna kendaraan pribadi yang masing-masing membutuhkan 2 liter BBM per hari. Jika 10% atau 1 juta orang beralih ke transportasi umum, penghematan diperkirakan mencapai 2 juta liter atau sekitar 1,3% dari konsumsi BBM nasional yang disebut 155 juta liter per hari.
Jika perpindahan ke transportasi umum mencapai 20%, potensi penghematan menjadi 4 juta liter, dan pada 30% bisa mencapai 6 juta liter atau setara 3,6% konsumsi harian nasional. Abra menekankan bahwa perubahan kecil di tingkat individu dapat berdampak besar secara agregat. “Perubahan perilaku itu kelihatannya kecil per orang, tetapi secara agregat nasional sangat signifikan,” katanya.
Abra menilai kebijakan WFH berpotensi memberi dampak lebih besar. Dengan perkiraan 5 juta pekerja—terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta—menjalankan WFH, dan masing-masing menghemat 5 liter BBM per hari, potensi penghematan diperkirakan mencapai 25 juta liter per hari atau sekitar 16,1% konsumsi nasional.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai kebijakan penghematan energi dan transformasi budaya kerja merupakan langkah positif dalam situasi global yang tidak menentu. Ia menyebut kebijakan tersebut dapat menghemat 20% penggunaan energi dalam negeri. Iwan juga menyatakan kecukupan dan harga energi di Indonesia masih stabil dibandingkan negara lain.
Dari parlemen, DPR menyatakan dukungan terhadap langkah efisiensi energi. Ketua Komisi XII Bambang Patijaya menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan meyakini WFH yang diputuskan setiap Jumat tidak akan mengganggu layanan publik karena sistem pemerintahan sudah terdigitalisasi. Ia juga merujuk pengalaman selama pandemi Covid-19 ketika kerja jarak jauh diterapkan namun roda pemerintahan tetap berjalan.
Bambang mengatakan penerapan WFH berpotensi menekan konsumsi energi, bukan hanya BBM tetapi juga listrik di gedung-gedung pemerintahan. Komisi XII, kata dia, akan mengawal kebijakan tersebut dan berharap ada perhitungan yang jelas terkait efisiensi yang dihasilkan.
Anggota Komisi XII Jamaludin Malik menambahkan, WFH juga dapat mengefisienkan penggunaan energi gedung perkantoran, seperti listrik dan pendingin udara, sekaligus membantu mereduksi beban puncak energi nasional agar distribusi konsumsi lebih merata. Namun ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak menurunkan produktivitas atau memindahkan beban energi ke rumah tangga. Karena itu, ia menilai WFH perlu diterapkan secara selektif, adaptif, dan berbasis sektor.
Jamaludin juga mengimbau agar WFH dijalankan tanpa mengabaikan produktivitas. Ia meminta masyarakat mengoptimalkan penggunaan listrik rumah tangga secara bijak, termasuk AC dan perangkat elektronik, serta mengurangi perjalanan non-esensial sebagai kontribusi kolektif.
Di daerah, dukungan kebijakan juga terlihat. Dalam sebuah edaran, disebutkan proporsi pegawai ASN yang dapat melaksanakan WFH berada pada rentang paling sedikit 25% hingga paling banyak 50% dari jumlah pegawai. “Jadi untuk masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) itu range-nya antara 25 sampai 50 persen yang melakukan WFH,” kata Pramono.
Pemerintah Kota Tangerang menerbitkan surat edaran efisiensi energi yang mencakup pengendalian penggunaan pendingin udara (AC) serta pengaturan penggunaan lift. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman menegaskan efisiensi energi merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif menjaga lingkungan. “Efisiensi energi adalah langkah strategis yang tidak hanya berdampak pada pengurangan konsumsi energi, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan emisi dan keberlanjutan lingkungan. Ini harus menjadi budaya bersama,” ujarnya.
Dari Sumatera Selatan, Sekretaris Daerah Edward Candra menyebut sebanyak 4.645 unit kendaraan dinas tidak beroperasi saat penerapan WFH. Ia mengatakan kebijakan tersebut berdampak pada efisiensi penggunaan BBM, listrik, dan air di perkantoran, serta turut memengaruhi kelancaran lalu lintas. “Yang biasa ramai pada jam sibuk, kemarin tidak terlihat kemacetan. Tidak hanya di area perkantoran, tetapi juga di beberapa titik rawan macet relatif lancar,” kata Edward.
Dengan kombinasi kebijakan harga, pengaturan kerja, dan dorongan perubahan perilaku, pemerintah berharap efisiensi energi dapat berjalan efektif melalui dukungan kolektif dari masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.
