Eskalasi konflik di Timur Tengah menyusul serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran mendorong lonjakan harga minyak dunia hingga menembus US$100 per barel. Situasi ini memicu kekhawatiran terhadap dampak lanjutan bagi perekonomian global, termasuk Indonesia.

Sejumlah negara, seperti Filipina dan Bangladesh, dilaporkan mulai merasakan tekanan berupa krisis energi. Pemerintah Indonesia pun menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi kemungkinan dampak yang lebih luas.

Salah satu skema yang disiapkan adalah kebijakan work from home (WFH) serta efisiensi anggaran untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Purbaya menyebut, penerapan WFH diarahkan sebagai upaya efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dengan menekan penggunaan BBM hingga 20%.

Selain itu, pemerintah menyiapkan skema efisiensi anggaran guna menjaga ketahanan fiskal. Salah satu langkah yang dikaji adalah penyesuaian program Makan Bergizi Gratis (MBG), dari semula enam hari penyaluran per pekan menjadi lima hari, dengan potensi penghematan mencapai Rp40 triliun per tahun.

“Dalam program MBG ada efisiensi. Perhitungan awal sekitar Rp40 triliun, meskipun angkanya masih kasar dan bisa berubah,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Di luar penyesuaian MBG, pemerintah juga mengkaji efisiensi belanja kementerian dan lembaga (K/L) dengan target mencapai Rp80 triliun. Kebijakan tersebut direncanakan diterapkan secara menyeluruh di seluruh instansi pemerintah.

Meski harga energi global meningkat, Purbaya menegaskan Indonesia belum berada dalam kondisi darurat energi. Menurutnya, indikator utama darurat energi adalah ketersediaan pasokan, bukan semata tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Darurat energi itu bukan di APBN. Maksudnya kalau suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, tapi kalau suplainya nggak ada. Sekarang ini masih ada suplai, jadi belum bisa dibilang darurat,” kata Purbaya.

Dari sisi fiskal, Purbaya menyatakan APBN masih cukup kuat untuk menahan gejolak harga minyak. Terkait subsidi BBM, ia memastikan belum ada rencana perubahan kebijakan dalam waktu dekat. Pemerintah memilih menjaga stabilitas anggaran sambil menunggu perkembangan situasi global.

“Setahu saya enggak ada (perubahan kebijakan). Jadi saya bilang, jangan diganggu dulu anggaran. Ini masih terlalu dini,” ucapnya.

Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) berada di kisaran US$74 per barel, sedikit di atas asumsi APBN sebesar US$70 per barel. Selisih tersebut dinilai masih dalam batas aman.

“Iya (74 dolar AS per barel) sampai sekarang. Jadi kan melewati (asumsi APBN) 4 dolar kira-kira, kan? Itu yang dihitung. Nanti kalau naiknya ini baru kita hitung lagi berapa,” pungkasnya.