Pemerintah menyiapkan skenario efisiensi atau pemotongan anggaran untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat meningkatnya konflik geopolitik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyusun sejumlah simulasi fiskal apabila konflik global berlangsung lebih lama dan berpotensi menekan stabilitas ekonomi nasional.
“Langkah yang diambil adalah pemotongan anggaran supaya kita tidak lewat daripada 3 persen,” ujar Airlangga dalam Media Gathering di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2026).
Menurut Airlangga, pemerintah menyiapkan beberapa skenario berdasarkan durasi konflik, mulai dari lima bulan, enam bulan, hingga sepuluh bulan atau sampai akhir tahun anggaran. Saat ini, pendekatan yang digunakan masih berupa efisiensi anggaran karena konflik yang terjadi baru berlangsung sekitar dua minggu.
“Selama perangnya masih belum mencapai lima bulan, kita masih skenario pemotongan anggaran dan tetap menggunakan maximum deficit 3 persen,” katanya.
Dalam kerangka fiskal yang berlaku, pemerintah wajib menjaga defisit APBN tidak melebihi 3% dari PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Pada APBN 2026, pemerintah menargetkan defisit sekitar 2,5% dari PDB atau sekitar Rp616 triliun, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2% serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) sekitar USD82 per barel.
Namun, konflik geopolitik global dinilai berpotensi memicu lonjakan harga energi dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan global. Dalam beberapa periode krisis sebelumnya, harga minyak dunia sempat melonjak lebih dari 30% dalam waktu singkat, yang berdampak pada belanja subsidi energi dan stabilitas fiskal.
Karena itu, pemerintah menyiapkan opsi efisiensi belanja negara untuk menjaga keseimbangan fiskal jika tekanan global meningkat. Airlangga menyebut besaran efisiensi saat ini masih dihitung oleh masing-masing kementerian dan lembaga sebelum dilaporkan kepada Presiden.
“Macam-macam, bisa dari belanja jasa, perjalanan dinas, belanja aparatur, belanja peralatan. Masing-masing K/L juga ada program yang bisa disisir,” ujarnya.
Aturan defisit maksimal 3% dari PDB telah diterapkan sejak Undang-Undang Keuangan Negara berlaku pada 2003. Ketentuan itu sempat dilonggarkan selama pandemi COVID-19 melalui kebijakan luar biasa yang memungkinkan defisit melewati 3%. Pada 2020, defisit APBN tercatat mencapai sekitar 6,14% dari PDB. Namun sejak 2023, pemerintah kembali menerapkan disiplin fiskal dengan menurunkan defisit ke bawah 3%.
Selain efisiensi belanja, pemerintah juga melihat peluang tambahan penerimaan negara dari kenaikan harga komoditas global. Airlangga menyebut komoditas seperti minyak, batu bara, nikel, dan kelapa sawit berpotensi menambah penerimaan negara apabila harga global meningkat akibat konflik geopolitik.
Pemerintah menilai penyiapan skenario pemotongan anggaran penting untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global. Defisit yang terkendali dinilai dapat membantu menjaga kepercayaan pasar keuangan, stabilitas nilai tukar, serta peringkat utang pemerintah. Pemerintah juga menegaskan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu program strategis yang dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi perekonomian nasional.
