Eskalasi ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat memunculkan kekhawatiran baru terhadap pelaksanaan ibadah haji 2026. Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah dinilai berpotensi berdampak pada keselamatan penerbangan, sehingga pemerintah menyiapkan langkah antisipasi bagi calon jemaah haji Indonesia.
Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026), Gus Irfan memaparkan dua skenario kontingensi yang tengah disiapkan. Pemerintah, kata dia, tetap berupaya memberangkatkan jemaah, namun dengan penyesuaian rute penerbangan untuk menghindari wilayah udara yang dianggap berisiko.
Skenario pertama adalah pengalihan jalur penerbangan ke rute selatan melalui Samudra Hindia dan ruang udara Afrika Timur. Opsi ini dipilih untuk menghindari lintasan konvensional yang melintasi area rawan konflik. “Prinsip utama dalam penyusunan skenario tersebut adalah menjaga keselamatan dan keamanan jemaah haji sebagai prioritas tertinggi,” ujar Irfan.
Meski dinilai lebih aman, rute memutar tersebut berpotensi membawa konsekuensi logistik. Durasi penerbangan diperkirakan menjadi lebih panjang, yang berimbas pada kebutuhan operasional maskapai, termasuk konsumsi bahan bakar.
Menurut Irfan, dampak lanjutan yang perlu diantisipasi adalah kemungkinan kenaikan biaya penerbangan. “Tentu berpotensi menambah biaya penerbangan akibat adanya penambahan jarak dan waktu tempuh karena pengalihan rute penerbangan,” katanya. Pemerintah juga disebut terus berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk memastikan aspek keselamatan penerbangan.
Selain rute alternatif, pemerintah menyiapkan skenario kedua apabila situasi keamanan tetap dinilai terlalu berisiko. Dalam kondisi terburuk, Indonesia dapat membatalkan keberangkatan jemaah meski akses penyelenggaraan haji dibuka oleh Arab Saudi. “Yang kedua, skenario kemungkinan pemerintah Saudi membuka, namun Indonesia membatalkan keberangkatan dengan kondisi seperti ini karena risiko keamanan dinilai terlalu besar bagi keselamatan jemaah haji warga negara Indonesia,” jelas Irfan.
Jika opsi pembatalan terpaksa diambil, pemerintah juga menyiapkan langkah terkait dana yang telah dibayarkan jemaah. Pemerintah disebut tengah mengupayakan diplomasi dengan Kerajaan Arab Saudi agar biaya yang sudah masuk—termasuk akomodasi di Makkah dan Madinah, konsumsi, transportasi lokal, hingga biaya masyarir—dapat dialihkan untuk pelaksanaan haji tahun berikutnya tanpa penalti.
