Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memicu kekhawatiran terhadap stabilitas energi global. Situasi ini mendorong banyak negara memperkuat ketahanan energi untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan dan lonjakan harga minyak dunia.

Indonesia yang masih bergantung pada impor energi turut merasakan dampaknya. Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga energi, sekaligus meredam risiko tekanan terhadap fiskal dan perekonomian nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai langkah antisipasi menghadapi krisis energi global. Usulan ini dikaitkan dengan risiko lonjakan harga minyak yang dapat menyulitkan pemerintah mempertahankan batas defisit APBN.

Dalam Sidang Kabinet, Airlangga mengingatkan pengalaman penerbitan Perppu saat krisis pandemi Covid-19, ketika defisit APBN sempat melebar melampaui batas tiga persen terhadap produk domestik bruto. Ia menilai konflik di kawasan Teluk berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dan menambah tekanan pada anggaran negara. “Kita pernah melakukan perppu, Pak Presiden, itu pada saat COVID, nah ini beberapa faktor yang perlu masuk di dalam perppu yang kita persiapkan mengenai timing, tentu (ini menjadi) keputusan politik Pak Presiden,” ujar Airlangga.

Dari sisi risiko global, konflik di Timur Tengah dinilai dapat mengganggu jalur distribusi minyak dunia. Salah satu titik yang menjadi sorotan adalah Selat Hormuz, jalur strategis perdagangan minyak global yang disebut menyumbang sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia, termasuk untuk Indonesia.

Pengamat Ekonomi Sutardjo Tui menilai ancaman gangguan di Selat Hormuz dapat berdampak langsung pada harga bahan bakar. “Selat Hormuz itu ya, di situ adalah salah satu pusat perdagangan BBM untuk kebutuhan dunia, utamanya untuk Indonesia. Kalau itu tidak ada transaksi, berarti kan dampaknya BBM akan naik,” kata Sutardjo. Ia juga memperingatkan kenaikan harga minyak berpotensi menekan nilai tukar rupiah. “BBM naik, mungkin minggu-minggu depan ini terjadi gejolak luar biasa tentang kita punya Rupiah pasti akan melemah,” ujarnya.

Di tengah situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan sejumlah menteri membahas kesiapan energi nasional menghadapi dinamika global. Pertemuan berlangsung di Hambalang dan Istana Merdeka dengan fokus pada kesiapan menjelang Idulfitri, termasuk memastikan kebutuhan pangan dan energi masyarakat tetap aman.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan pasokan energi dan pangan menjadi perhatian utama pemerintah. Presiden, menurut Teddy, meminta stabilitas distribusi dijaga agar masyarakat merasa aman dan nyaman. “Presiden menerima beberapa menteri di Hambalang membahas kesiapan Idulfitri,” kata Teddy. Pemerintah juga mengevaluasi program prioritas, termasuk swasembada pangan dan energi.

Dalam rapat itu, pemerintah turut mencermati fluktuasi harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah. Teddy menyebut harga sempat bergerak cepat, dari di atas 100 dolar AS per barel, lalu turun ke kisaran 80–90 dolar AS per barel.

Strategi jangka menengah yang ditekankan pemerintah adalah penguatan produksi energi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor. Presiden menyatakan swasembada energi menjadi kunci agar Indonesia tidak mudah terdampak gejolak global, sembari menegaskan potensi sumber daya domestik yang dinilai besar. “Kita memiliki karunia besar dari yang Mahakuasa, bahwa kita nanti mampu. Kebutuhan BBM kita bukan dari impor luar negeri,” ujar Prabowo.

Presiden juga menyampaikan target swasembada energi dalam empat tahun, namun meminta percepatan. “Kita sudah punya rencana swasembada energi, yakin kita akan tercapai dalam empat tahun lagi. Tapi kita harus percepat,” katanya. Ia menyinggung potensi energi alternatif dari sawit dan singkong, serta menyoroti panas bumi. “Kita punya geothermal yang sangat besar, terbesar kedua di dunia. Belum dieksploitasi sepenuhnya,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, pemerintah mendorong transisi menuju energi baru terbarukan. Salah satu kebijakan yang dibahas adalah konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi tenaga surya di berbagai daerah. Presiden menargetkan pembangunan pembangkit surya berkapasitas besar. “Kita akan melaksanakan elektrifikasi, energi terbarukan dari surya. Dalam waktu sesingkat-singkatnya kita akan membangun energi 100 GW,” ucap Prabowo.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan percepatan konversi pembangkit diesel akan dimulai dalam waktu dekat. “Mungkin pas hari raya ini sudah bisa action. Pertama yang kita akan selesaikan adalah diesel-diesel,” ujarnya. Ia menegaskan langkah tersebut dilakukan paralel agar pasokan listrik tetap terjaga, dengan pembangkit baru disiapkan sebelum pembangkit diesel dihentikan.

Dari sisi investasi, Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut adanya investasi asing langsung untuk pembangunan pabrik panel surya di Indonesia senilai sekitar 1,4 miliar dolar AS. Menurut Rosan, investasi itu telah mulai masuk sejak pertengahan 2025 dan pembangunan fasilitas produksi masih berlangsung. “Investasi itu sudah masuk sejak pertengahan 2025. Pembangunannya memakan waktu kurang lebih hampir satu setengah tahun, nilai investasinya sekitar 1,4 miliar dolar AS,” kata Rosan.

Pemerintah juga mendorong efisiensi konsumsi energi, termasuk percepatan penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi konsumsi BBM dan peralihan LPG ke kompor listrik di sektor rumah tangga. Bahlil menyebut konversi kendaraan listrik dilakukan bertahap mengingat besarnya jumlah kendaraan berbahan bakar bensin. “Percepatan konversi kit dari kendaraan bermotor kita yang 120 juta motor yang memakai bensin,” kata Bahlil.

Presiden turut mendorong percepatan penggunaan kompor listrik sebagai pengganti LPG impor. Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan kebijakan ini menjadi bagian upaya menjaga stabilitas energi di tengah fluktuasi harga global. “Kita diminta mempercepat juga bagaimana kompor listrik. Itu bisa mengantikan kompor dari LPG,” kata Brian di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 5 Maret 2026. Ia menambahkan kementeriannya akan mendukung melalui penguatan riset dan kajian ilmiah dari perguruan tinggi, yang dikoordinasikan oleh Menteri ESDM.

Untuk menghadapi potensi gangguan distribusi energi global, pemerintah menyiapkan skenario diversifikasi sumber impor serta penguatan cadangan energi nasional. Pasokan LPG disebut tetap dijaga melalui pengalihan sumber impor ke wilayah lain.

Bahlil menyebut sebagian impor LPG Indonesia sebelumnya berasal dari Timur Tengah. “Impor LPG kita dari Timur Tengah mencapai 20 persen dari total 7,6 juta ton impor,” ujarnya, seraya menambahkan sebagian besar impor LPG kini berasal dari Amerika Serikat. Pemerintah juga menyiapkan kontrak jangka panjang dengan AS dan beberapa negara lain, serta menjadwalkan tambahan kargo LPG. “Pemerintah selalu siaga untuk memastikan masuk lagi dua kargo pada 28 Maret 2026,” kata Bahlil.

Selain LPG, Bahlil memastikan pasokan solar nasional berada dalam kondisi aman karena dipenuhi dari produksi dalam negeri. Ia menyebut operasional proyek RDMP Balikpapan membantu mengurangi impor solar. “Solar kita sudah aman dari dalam negeri, RDMP Balikpapan membantu kita mengurangi impor solar,” ujarnya. Pemerintah juga menyiapkan alternatif impor minyak mentah dari luar kawasan Timur Tengah.

Di sisi fiskal, pemerintah mengkaji langkah efisiensi anggaran sebagai respons atas tekanan energi dan ekonomi global. Wacana yang muncul antara lain pengurangan gaji menteri dan pimpinan lembaga negara, serta penghematan konsumsi BBM.

Presiden meminta langkah proaktif untuk menekan konsumsi BBM. “Kita sekarang harus melakukan langkah-langkah proaktif dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM,” kata Prabowo. Ia menilai sejumlah negara telah menerapkan kebijakan penghematan, dan pemerintah Indonesia dapat mengkaji opsi serupa, termasuk kerja dari rumah atau pengurangan hari kerja. “Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran,” ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pejabat negara perlu menjadi contoh dalam efisiensi anggaran. “Kepala Negara menginginkan adanya penerapan efisiensi pada jajaran pemerintahan,” ucap Prasetyo. Ia menyebut penghematan dapat dilakukan melalui pembatasan penggunaan kendaraan dinas dan konsumsi BBM, termasuk dorongan bermigrasi ke transportasi publik.

Menutup rangkaian arahan, Presiden mengingatkan bahwa dampak konflik Timur Tengah dapat merembet ke harga energi dan pangan di dalam negeri. Ia menekankan pentingnya kesiapan menghadapi tantangan secara terbuka. “Kita tidak berlindung di belakang sistem yang sudah berjalan, kita menghadapi kesulitan dengan sikap kita ingin mengatasi kesulitan,” ujar Prabowo. Ia menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas nasional dan menyampaikan kondisi secara terbuka kepada publik. “Kita punya kekuatan yang besar,” katanya.

Dengan berbagai langkah mulai dari opsi Perppu, percepatan swasembada dan energi terbarukan, diversifikasi impor, hingga efisiensi konsumsi dan anggaran, pemerintah menempatkan ketahanan energi sebagai agenda strategis menghadapi ketidakpastian global yang terus berkembang.