BERITA TERKINI
Pemerintah Siapkan Langkah Jaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Perlambatan Global 2025

Pemerintah Siapkan Langkah Jaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Perlambatan Global 2025

Prospek ekonomi dunia kembali dibayangi ketidakpastian pada 2025. Dalam laporan World Economic Outlook (WEO) edisi April 2025, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,8% pada 2025 dan 3,0% pada 2026. Angka ini lebih rendah dibanding proyeksi Januari 2025, masing-masing turun 0,5 poin untuk 2025 dan 0,3 poin untuk 2026.

Perlambatan di sejumlah ekonomi besar—Amerika Serikat, kawasan Eropa, dan Tiongkok—menjadi sorotan dalam dinamika global. Kondisi tersebut dipengaruhi kombinasi kebijakan moneter yang ketat, ketegangan geopolitik yang berkepanjangan, serta gangguan rantai pasok global yang belum sepenuhnya pulih.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Parjiono, menjelaskan perlambatan di negara maju berpotensi menekan negara berkembang melalui beberapa jalur. Penurunan permintaan dari negara maju dapat mengurangi ekspor Indonesia dan menekan pertumbuhan. Sentimen global yang memburuk juga dapat menahan aliran investasi asing langsung maupun portofolio ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain itu, volatilitas pasar keuangan global berisiko meningkat dan dapat memengaruhi nilai tukar rupiah serta stabilitas sistem keuangan domestik.

Meski demikian, Parjiono menilai Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang relatif kuat, ditopang pasar domestik yang besar, diversifikasi ekonomi, serta kebijakan makroprudensial yang kuat.

Di tengah ketidakpastian global, kinerja ekonomi Indonesia pada awal 2025 disebut tetap solid. Pada kuartal I 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 4,87% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, meski perlambatan terjadi di negara maju dan tensi perdagangan global meningkat akibat perang tarif yang dipicu Amerika Serikat.

Dari sisi pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran turun dari 4,82% pada Februari 2024 menjadi 4,76% pada Februari 2025. Sementara penciptaan lapangan kerja pada Februari 2025 tercatat 3,59 juta, naik dari 3,55 juta pada tahun sebelumnya. Indikator ini dinilai menunjukkan ketahanan ekonomi domestik di tengah tekanan eksternal.

Menurut Parjiono, tantangan utama pemerintah adalah menahan dampak perlambatan global dengan memperkuat ketahanan domestik. Upaya yang ditekankan antara lain menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas makroekonomi, termasuk pergerakan nilai tukar rupiah serta menjaga arus investasi masuk. Di sisi eksternal, pemerintah juga memperluas kerja sama internasional strategis untuk memperbesar peluang dan mengurangi risiko global.

Untuk menghadapi gejolak ekonomi dunia, pemerintah mengadopsi strategi memperkuat fondasi ekonomi melalui kebijakan fiskal yang hati-hati dan reformasi struktural yang ditujukan meningkatkan efisiensi serta daya saing jangka panjang. Pemerintah juga mendorong pengurangan ketergantungan impor dengan memperkuat kapasitas produksi dalam negeri, termasuk melalui hilirisasi sektor strategis agar produk Indonesia memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Ekspansi kerja sama ekonomi turut diarahkan ke pasar non-tradisional, seperti Afrika dan Timur Tengah. Dalam menjaga stabilitas keuangan, koordinasi antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS diperkuat, termasuk untuk menjaga cadangan devisa dan stabilitas sektor keuangan nasional.

Secara khusus terkait dampak pengenaan tarif dari Amerika Serikat, pemerintah menempuh pendekatan diplomatik melalui negosiasi untuk meredakan bea masuk dan menyesuaikan arus impor. Reformasi struktural juga dilanjutkan untuk memperbaiki iklim usaha, menghapus hambatan non-tarif, serta mendorong peningkatan produktivitas nasional.

Pemerintah juga menjajaki peluang melalui penguatan kerja sama ekonomi dengan mitra seperti BRICS, ASEAN+3, dan kawasan Eropa sebagai bagian dari diversifikasi pasar, guna mengurangi ketergantungan pada satu negara atau kawasan. Parjiono menegaskan negosiasi bilateral terus diintensifkan untuk memperluas akses pasar dan memperkuat hubungan ekonomi dengan berbagai negara.

Ia juga menyebut partisipasi aktif Indonesia di forum multilateral, termasuk Spring Meeting dan pertemuan G20 pada April, serta Sidang Tahunan ADB dan pertemuan ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors' Meeting pada awal Mei, sebagai wujud komitmen mencari solusi bersama atas tantangan geopolitik dan ekonomi global.

Selain itu, pemetaan produk unggulan untuk pasar regional seperti ASEAN+3, serta pasar potensial lain seperti Uni Eropa dan BRICS, menjadi bagian dari strategi diversifikasi ekspor. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada negara maju yang sedang melambat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan.

Di sisi investasi, pemerintah menyatakan terus membangun lingkungan usaha yang lebih kondusif melalui deregulasi, penyederhanaan birokrasi, pemberian insentif pajak, peningkatan transparansi, serta digitalisasi layanan publik agar proses perizinan lebih cepat dan mudah. Pembangunan infrastruktur juga didorong untuk memperbaiki konektivitas dan menurunkan biaya logistik, disertai upaya menjaga stabilitas politik dan kepastian hukum.

Parjiono menilai ketidakpastian global menuntut peningkatan produktivitas dan daya saing, baik oleh pelaku usaha, pekerja, maupun masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah memandang ekonomi digital dan penguatan UMKM sebagai faktor penting ketahanan ekonomi ke depan. Transformasi digital dan dukungan kepada UMKM—mulai dari pendampingan hingga akses pembiayaan—didorong agar pelaku usaha dapat naik kelas dan memperbesar kontribusinya terhadap perekonomian.

Stabilitas harga dan pemerataan pertumbuhan juga menjadi perhatian melalui kebijakan fiskal yang hati-hati, penguatan koordinasi pusat-daerah, serta kerja sama lintas pihak untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan daya beli. Menutup pernyataannya, Parjiono mengimbau masyarakat tetap tenang, seraya menegaskan pemerintah terus memantau dan menganalisis perkembangan global secara mendalam.