Pemerintah Republik Indonesia menyiapkan strategi efisiensi belanja negara untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Langkah ini difokuskan pada penyiapan mekanisme penghematan pengeluaran sebagai antisipasi terhadap potensi guncangan eksternal yang dapat memengaruhi kondisi keuangan negara.
Prioritas utama dari kebijakan tersebut adalah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menargetkan rasio defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetap berada dalam batas aman, yakni tidak melebihi 3%, sebagai bagian dari komitmen disiplin fiskal.
Kesiapan ini dikaitkan dengan perkembangan geopolitik internasional yang dinilai dapat memicu volatilitas harga energi dunia. Dalam kalkulasi risiko fiskal, ketegangan antara Iran dan Israel disebut menjadi salah satu perhatian utama karena berpotensi mendorong lonjakan harga minyak dunia.
Pembahasan strategi penyesuaian belanja tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Agenda rapat berfokus pada pemetaan risiko serta penetapan langkah mitigasi fiskal yang diperlukan.
Rakortas itu berlangsung pada Senin, 16 Maret 2026, dan menjadi bagian dari perencanaan mitigasi risiko anggaran pada tahun berjalan. Dalam forum tersebut, seorang pejabat menyampaikan bahwa langkah efisiensi disiapkan sebagai antisipasi apabila terjadi lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Iran dan Israel.
Melalui rencana efisiensi belanja ini, pemerintah berharap dapat meredam tekanan terhadap postur penerimaan dan pengeluaran negara, sekaligus menjaga kepercayaan pasar terhadap kondisi ekonomi nasional.
