Jakarta — Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi di berbagai sektor untuk menjaga ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga energi dan komoditas. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/03).
Airlangga mengatakan pemerintah berupaya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen. Upaya tersebut dilakukan melalui efisiensi belanja di berbagai kementerian dan lembaga (K/L) sesuai arahan Sidang Kabinet Paripurna dan pembahasan dengan kementerian teknis.
Selain penguatan fiskal, pemerintah juga menyiapkan langkah untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya. Salah satu langkah yang disiapkan yakni meningkatkan volume produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Pemerintah juga mengkaji penyesuaian kebijakan pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring tren kenaikan harga komoditas tersebut.
Di sektor energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai bagian dari langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak. Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga menyampaikan pemerintah tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menghemat biaya mobilitas, termasuk penggunaan bahan bakar.
Pemerintah masih mematangkan aspek teknis pelaksanaannya. Penerapan WFH diharapkan tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga dapat diadopsi oleh sektor swasta serta pemerintah daerah.
Rencana implementasi kebijakan tersebut dijadwalkan mulai diberlakukan setelah Hari Raya Idulfitri 2026, meski waktu pastinya masih akan ditentukan. Airlangga mengatakan pelaksanaan kebijakan akan menyesuaikan perkembangan situasi, termasuk kondisi harga minyak dan dinamika perang.
