Pemerintah merespons gejolak ekonomi global dengan merilis delapan kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Airlangga dalam konferensi pers daring dari Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3/2026), bersama sejumlah pejabat kabinet. Menurutnya, situasi global saat ini justru dapat menjadi momentum untuk mendorong transformasi kebijakan dan meningkatkan efisiensi nasional. “Pemerintah ingin masyarakat tetap tenang dan produktif,” kata Airlangga.
Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Ketentuan ini akan dituangkan melalui Surat Edaran Menteri PANRB dan Menteri Dalam Negeri.
Selain WFH, pemerintah juga membatasi mobilitas ASN, antara lain penggunaan kendaraan dinas maksimal 50%, pemangkasan perjalanan dinas 50% untuk dalam negeri dan 70% untuk luar negeri, serta mendorong penggunaan transportasi publik. Untuk sektor swasta, kebijakan WFH bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor.
Meski demikian, layanan publik dan sektor strategis—seperti kesehatan, keamanan, energi, pangan, transportasi, hingga keuangan—tetap beroperasi normal.
Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar tingkat dasar hingga menengah tetap dilakukan tatap muka lima hari dalam sepekan. Sementara itu, perguruan tinggi diberi fleksibilitas untuk menyesuaikan kebijakan masing-masing.
Dari sisi fiskal, pemerintah memperkirakan kebijakan tersebut dapat menghasilkan efisiensi besar. Proyeksi penghematan APBN dari WFH disebut mencapai Rp6,2 triliun, sementara pengurangan konsumsi BBM masyarakat diperkirakan sebesar Rp59 triliun. Pemerintah juga menargetkan optimalisasi anggaran kementerian/lembaga pada kisaran Rp100,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.
Airlangga menyebut belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial akan dialihkan ke program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain efisiensi anggaran, pemerintah juga mempercepat transisi energi dengan penerapan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini diperkirakan dapat mengurangi konsumsi BBM fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun, dengan potensi penghematan subsidi mencapai Rp48 triliun.
Distribusi BBM juga akan diperketat melalui sistem barcode MyPertamina, dengan batas maksimal pembelian 50 liter per kendaraan, kecuali kendaraan umum.
Pemerintah turut mengoptimalkan program makan bergizi gratis dengan penyediaan makanan segar lima hari dalam sepekan, terutama untuk daerah 3T dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi. Program ini diperkirakan mampu menciptakan efisiensi hingga Rp20 triliun.
Airlangga menegaskan, seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya transformasi menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan tahan terhadap tekanan global. Ia mengajak masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif serta mendukung transformasi yang sedang dijalankan pemerintah.
