JAKARTA – Pemerintah mempercepat reformasi sektor transportasi publik sebagai langkah strategis menghadapi potensi krisis energi global yang dipicu ketegangan geopolitik. Kebijakan ini diarahkan untuk mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi massal yang dinilai lebih efisien, sekaligus menjadi bagian dari transformasi pola konsumsi energi nasional menuju keberlanjutan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan perbaikan sistem transportasi publik menjadi prioritas guna mendorong perubahan perilaku mobilitas masyarakat. “Kita berharap kita semua mulai perlahan-lahan memperbaiki transportasi publik kita sehingga diharapkan mulai bergeser untuk menggunakan transportasi massal,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4).
Upaya tersebut juga menyasar kalangan pejabat negara. Pemerintah mulai mengurangi penggunaan kendaraan dinas berbahan bakar fosil sebagai bagian dari kebijakan efisiensi energi nasional. Menurut Prasetyo, langkah itu sekaligus dimaksudkan sebagai contoh langsung penghematan energi dan perubahan gaya hidup. “Jadi yang masih berbahan fosil kita coba efisienkan, kita kurangi penggunaan kendaraan-kendaraan yang berbasis fosil dan pemerintah memulai untuk mengurangi penggunaan kendaraan dinas,” ujarnya.
Ketergantungan pada energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam masih mendominasi sektor transportasi nasional. Namun, tekanan global akibat keterbatasan cadangan serta gangguan distribusi energi, khususnya di kawasan Timur Tengah, mendorong pemerintah bergerak lebih cepat mencari alternatif.
Dalam konteks itu, percepatan transisi menuju energi baru terbarukan menjadi agenda penting. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pengembangan kendaraan listrik sebagai solusi transportasi yang lebih ramah lingkungan. Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan pabrik mobil listrik di Magelang, Jawa Tengah, sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut.
Pembangunan industri kendaraan listrik diharapkan dapat mempercepat adopsi energi bersih sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional. “Kita memang harus bekerja keras untuk sesegera mungkin mengubah budaya kita, mengubah cara bekerja kita dengan kemudian kita mesti beralih ke energi berbasis fosil menjadi energi-energi baru terbarukan atau EBT yang salah satunya adalah berbasis listrik,” kata Prasetyo.
Selain kebijakan di sektor transportasi, pemerintah juga mendorong perubahan budaya kerja melalui kebijakan yang lebih adaptif terhadap efisiensi energi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menginisiasi Transformasi Budaya Kerja Nasional yang mencakup penerapan Work From Home bagi aparatur sipil negara (ASN), disertai imbauan penghematan listrik serta dorongan penggunaan transportasi publik sebagai bagian dari gaya hidup baru yang lebih hemat energi.
