Pemerintah menegaskan komitmennya mempercepat perbaikan transportasi publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat, termasuk di kalangan pejabat, sebagai respons terhadap ancaman krisis energi global yang dipicu gejolak geopolitik. Langkah ini diarahkan untuk memperluas peralihan dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi massal.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan peningkatan kualitas transportasi publik menjadi kunci agar masyarakat bersedia beralih ke moda transportasi massal. Pernyataan itu disampaikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4).
Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah mulai mengurangi penggunaan kendaraan dinas di lingkungan pejabat sebagai bagian dari efisiensi energi. Pemerintah juga menyiapkan transisi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan (EBT) secara bertahap.
Prasetyo menyatakan penggunaan energi berbasis fosil akan terus ditekan, antara lain dengan mengurangi ketergantungan pada kendaraan konvensional. Pemerintah disebut mulai mengambil langkah konkret untuk mengubah pola konsumsi energi di sektor transportasi.
Selama ini, minyak bumi, batu bara, dan gas alam masih menjadi sumber utama energi bagi kendaraan. Namun meningkatnya ketergantungan global, keterbatasan cadangan, serta gangguan distribusi akibat ketegangan geopolitik—terutama di kawasan Timur Tengah—mendorong percepatan transisi energi di Indonesia.
Dalam rangka transisi tersebut, pemerintah mendorong pengembangan kendaraan listrik. Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan pabrik mobil listrik di Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis, sebagai bagian dari langkah menuju pemanfaatan energi baru terbarukan.
Prasetyo menekankan perubahan budaya kerja dan pola hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari transisi energi. Menurut pemerintah, pergeseran menuju energi bersih perlu diiringi dengan perubahan cara kerja dan kebiasaan masyarakat.
Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah meluncurkan kebijakan Transformasi Budaya Kerja Nasional. Kebijakan ini mencakup penerapan work from home (WFH) bagi ASN, imbauan penghematan energi, serta dorongan penggunaan transportasi publik.
Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat menekan konsumsi energi nasional sekaligus mempercepat peralihan menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan.
