Jakarta — Pemerintah membuka kemungkinan penyesuaian Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS), baik dari sisi nominal bantuan maupun jumlah penerima. Wacana ini muncul di tengah tekanan perekonomian global, terutama akibat kenaikan harga minyak dunia, meski pemerintah juga menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan pemerintah masih mempelajari skema penyesuaian bantuan sosial (bansos) dengan mengacu pada pengalaman tahun sebelumnya. “Semua ada kemungkinan. Tahun lalu kita belajar, ada penebalan bantuan dan penambahan jumlah penerima manfaat,” kata Gus Ipul saat ditemui, Rabu (25/3/2026).

Gus Ipul menjelaskan, pada 2025 pemerintah sempat menambah bantuan sebesar Rp400.000 selama dua bulan di pertengahan tahun. Selanjutnya, pada akhir tahun bantuan kembali ditingkatkan menjadi Rp900.000 selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2025.

Total bantuan tersebut, menurutnya, disalurkan kepada sekitar 33 juta penerima manfaat, meningkat signifikan dibanding alokasi awal. Namun, Gus Ipul menegaskan bahwa untuk saat ini alokasi BLTS masih mengikuti perencanaan yang sudah ditetapkan. “Jadi kemungkinan penambahan itu ada, tetapi sementara alokasinya masih sama sesuai perencanaan kami,” ujarnya.

Selain BLTS, pemerintah juga melakukan penebalan bantuan sosial lainnya, seperti bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH), pada Juni dan Juli 2025. Pada akhir 2025, pemerintah kembali menyalurkan BLTS dengan nominal bantuan serta cakupan penerima yang diperluas.

Jumlah keluarga penerima manfaat yang semula sekitar 18 juta disebut meningkat menjadi 33 hingga 35 juta keluarga. Gus Ipul menilai peningkatan tersebut mencerminkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat di tengah tekanan ekonomi.