Pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran untuk memperkuat kinerja keuangan negara di tengah tantangan global. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kebijakan ini diarahkan untuk menekan pemborosan, mencegah potensi korupsi, serta memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Prabowo menyebut, pada tahap awal efisiensi pemerintah telah menghemat anggaran hingga Rp308 triliun dari belanja yang dinilai tidak produktif. Ia menilai, apabila belanja tersebut tidak dipangkas, anggaran berisiko mengarah pada praktik korupsi.
Presiden juga menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi turut didasarkan pada indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang mencerminkan tingkat efisiensi investasi. Menurutnya, efisiensi Indonesia masih tertinggal dibanding sejumlah negara di kawasan seperti Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, sehingga pemborosan perlu diperbaiki.
Di sektor pertahanan, Kementerian Pertahanan bersama TNI menerapkan efisiensi, antara lain melalui penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Kepala Biro Informasi Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari mitigasi untuk menghadapi dinamika geopolitik global, dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional.
Rico menegaskan efisiensi dilakukan tanpa mengganggu operasional utama pertahanan. Penyesuaian, katanya, dilakukan secara administratif dan manajerial dengan tetap menempatkan kesiapsiagaan sebagai prioritas. Penghematan mencakup pengaturan penggunaan sumber daya, operasional alat utama sistem persenjataan (alutsista) berbasis prioritas, serta pembatasan penggunaan kendaraan dinas.
Kebijakan serupa diterapkan di Kementerian Sosial dengan fokus pada efisiensi belanja operasional. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program bantuan sosial tetap menjadi prioritas, termasuk bantuan sosial reguler, bantuan kebencanaan, dan program atensi bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah menekan perjalanan dinas yang tidak mendesak. Ia menilai pengurangan perjalanan dinas nonprioritas diperlukan agar anggaran dapat dialihkan ke program yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Secara keseluruhan, efisiensi anggaran ini menjadi respons pemerintah terhadap tekanan ekonomi global, termasuk kenaikan harga energi. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap pengelolaan anggaran lebih disiplin dan transparan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
