Konflik di Timur Tengah yang dipicu agresi Amerika Serikat–Israel terhadap Iran dinilai berpotensi menimbulkan dampak berkepanjangan terhadap pasokan energi global. Dampaknya bahkan disebut dapat merembet ke rantai pasok pangan dunia, mengingat energi menjadi faktor penting dalam distribusi dan produksi.
Kawasan Timur Tengah merupakan jalur strategis distribusi energi global, termasuk melalui Selat Hormuz. Di saat yang sama, negara-negara di wilayah tersebut menjadi eksportir utama BBM dan minyak mentah (crude oil) ke banyak negara, termasuk Indonesia. Setelah konflik berlangsung hampir satu bulan terakhir, pasokan energi global dilaporkan terguncang. Harga minyak mentah disebut melambung hingga di atas 100 dolar AS per barel, dan pasokan BBM di sejumlah wilayah dilaporkan nyaris terputus.
Gangguan pasokan BBM disebut dialami lebih dari 100 negara. Merespons kondisi itu, sekitar 85 negara dilaporkan telah menaikkan harga BBM di kisaran 20–30 persen. Sejumlah negara juga menerapkan pembatasan aktivitas, mulai dari kebijakan bekerja dari rumah (WFH/WFA), pengurangan hari kerja menjadi empat hari, hingga kebijakan lain untuk menekan konsumsi energi.
Beberapa contoh langkah penghematan juga muncul di berbagai negara. Di Korea Selatan, penggunaan air hangat untuk mandi mulai dibatasi. Di Kuba, masyarakat didorong menggunakan sepeda untuk bekerja. Sementara Filipina secara resmi menyatakan krisis energi karena sekitar 85 persen konsumsi BBM-nya berasal dari impor.
Di Indonesia, respons pemerintah dinilai masih sangat hati-hati. Belum ada kebijakan konkret yang diambil, selain wacana penerapan WFH/WFA untuk aparatur sipil negara (ASN) maupun sektor swasta. Sikap tersebut dipandang dapat dimaklumi mengingat BBM merupakan komoditas vital dan strategis di tengah kondisi ekonomi makro yang masih rentan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pasokan BBM nasional masih aman. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan publik agar bersiap terhadap potensi kenaikan harga BBM dalam negeri, terutama untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar.
Sejumlah langkah dinilai perlu dipertimbangkan untuk memitigasi risiko krisis energi. Pertama, pemerintah diminta membangun narasi yang lebih edukatif mengenai kondisi riil pasokan BBM dan gas elpiji. Hal ini dikaitkan dengan ketergantungan impor yang masih tinggi, yakni sekitar 60 persen untuk BBM dan lebih dari 70 persen untuk elpiji, yang sebagian besar disebut berasal dari Timur Tengah.
Kedua, pemerintah dinilai perlu mengevaluasi kebijakan BBM dan elpiji, termasuk meninjau kuota BBM Pertalite untuk kendaraan pribadi yang saat ini mencapai 60 liter per hari. Kuota tersebut diusulkan dibuat lebih realistis, misalnya 50 liter per hari, dengan rujukan data Pertamina yang menyebut rata-rata kebutuhan sekitar 19,5 liter per hari.
Ketiga, pemerintah juga diminta mempertimbangkan penyesuaian harga BBM bersubsidi di kisaran 15–20 persen. Kisaran ini disebut moderat dibandingkan kenaikan di lebih dari 85 negara yang mencapai 20–35 persen. Meski demikian, jika penyesuaian harga diterapkan, pemerintah diminta menyiapkan bantalan sosial (social safety net) untuk melindungi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dari dampak ekonomi.
Apabila konflik di Timur Tengah semakin memanas, pemerintah disebut mungkin perlu meninjau ulang kebijakan energi secara lebih luas, baik dari sisi harga maupun pengendalian konsumsi. Untuk kebijakan nonharga, wacana WFH/WFA disarankan tidak diterapkan pada Jumat atau Senin karena berpotensi memicu long weekend yang justru meningkatkan konsumsi BBM. Penerapan di pertengahan pekan, seperti Rabu, dinilai lebih efektif.
Masyarakat juga diimbau tidak melakukan tindakan yang memperburuk situasi, seperti panic buying. Alih-alih menyelesaikan masalah, tindakan tersebut dinilai dapat memicu persoalan baru yang lebih kompleks. Sebagai langkah adaptasi, masyarakat didorong mengubah pola mobilitas, seperti beralih ke transportasi umum massal, menggunakan sepeda, atau berjalan kaki untuk aktivitas sehari-hari.
Dari sisi ekonomi rumah tangga, masyarakat juga diminta meninjau ulang pola pengeluaran jika dampak kenaikan harga BBM semakin terasa. Salah satu catatan yang disorot adalah pengeluaran rumah tangga menengah ke bawah untuk rokok yang mencapai 10–11 persen dari total belanja, sementara pengeluaran untuk kebutuhan gizi seperti lauk-pauk hanya sekitar 3 persen.
Konflik di Timur Tengah disebut belum menunjukkan tanda-tanda mereda dan cenderung meningkat. Di sisi lain, konsumsi BBM terus berjalan, sementara cadangan disebut berisiko menipis akibat terganggunya pasokan impor. Karena itu, dibutuhkan kebijakan yang cepat, akurat, dan komprehensif, disertai kesiapan masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku guna menghemat energi. Indonesia juga diingatkan agar tidak terlambat mengantisipasi potensi krisis energi, serta masyarakat diminta menghindari panic buying atau overbuying BBM dan gas elpiji.
