Jakarta — Pemerintah membatalkan rencana penerapan sekolah online atau pembelajaran daring sebagai langkah antisipasi di tengah situasi krisis global. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan proses belajar mengajar tetap dilaksanakan secara offline atau tatap muka.
Pratikno menyampaikan keputusan tersebut setelah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) serta Menteri Agama (Menag). Dalam arahan internal, ia menekankan pentingnya mengoptimalkan pembelajaran agar tidak terjadi learning loss.
Arahan internal itu disampaikan pada Senin (23/3/2026) kepada kedeputian kesehatan dan kedeputian pendidikan di Kemenko PMK. Kebijakan tersebut juga disebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto pada sidang kabinet paripurna Jumat (13/3/2026), yang meminta kementerian dan lembaga mendorong percepatan agenda transformasi nasional di tengah krisis global.
Pratikno mengatakan sempat ada wacana pembelajaran hybrid yang menggabungkan metode online dan offline. Namun, wacana itu dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak sehingga belum dibahas lebih lanjut dalam koordinasi lintas kementerian.
Ia menegaskan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas, termasuk percepatan peningkatan kualitas pendidikan di bawah Kemendikdasmen, Kementerian Agama, dan Kemendiktisainstek. Sejumlah agenda yang disebut menjadi perhatian antara lain revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda.
Selain kebijakan terkait pembelajaran, Pratikno juga menginstruksikan percepatan transformasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan kinerja birokrasi, peningkatan pelayanan publik, serta efisiensi di berbagai bidang. Perjalanan dinas yang dinilai nonesensial akan dipangkas, sementara pertemuan dan rapat dioptimalkan melalui mekanisme daring. Flexible working arrangement (FWA) juga akan diterapkan secara lebih terukur.
Menurut Pratikno, penguatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan terhadap akselerasi pembangunan yang berkeadilan perlu terus dilakukan dengan cara yang lebih cerdas dan efisien.
