Pembersihan internal di tubuh militer China di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping dinilai memicu ketidakpastian di kawasan Indo-Pasifik. Sejumlah pengamat menilai langkah tersebut berpotensi memengaruhi kesiapan militer China dalam jangka pendek, sekaligus membawa implikasi terhadap dinamika keamanan, termasuk terkait Taiwan.
Para analis menilai pergantian besar-besaran pejabat senior dapat mengganggu rantai komando, perencanaan operasional, serta koordinasi antar-unit militer. Pergeseran kepemimpinan juga disebut berisiko memengaruhi kompetensi profesional militer apabila komandan berpengalaman digantikan oleh perwira yang lebih baru.
Profesor Massachusetts Institute of Technology sekaligus pakar militer China, M. Taylor Fravel, menyoroti dilema yang muncul dari kebijakan tersebut. Menurutnya, Xi menyingkirkan sejumlah pejabat karena dikaitkan dengan kurangnya loyalitas terhadap dirinya dan partai. Namun, di saat yang sama, Xi tetap membutuhkan keahlian untuk membangun militer sesuai visinya—menggabungkan loyalitas dan kompetensi—yang dinilai semakin sulit dipenuhi setelah pembersihan dilakukan.
Dalam konteks Taiwan, sejumlah analis menilai pembersihan internal dapat mengurangi ancaman langsung dalam jangka pendek. Pergantian kepemimpinan dan proses investigasi terhadap pejabat militer dipandang berpotensi memperlambat pengambilan keputusan serta mengurangi inisiatif di tingkat komando. Kondisi ini dinilai dapat menghambat persiapan operasi militer berskala besar yang menuntut koordinasi kompleks.
Meski demikian, langkah tersebut juga dipandang memperkuat kendali politik Xi terhadap Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Militer China beroperasi sebagai alat Partai Komunis China, sehingga loyalitas terhadap partai—dan terhadap Xi secara pribadi—menjadi faktor penting dalam promosi maupun pengambilan keputusan.
