Jajaran PDI Perjuangan di Bali menggelar sosialisasi dan konsolidasi untuk mengantisipasi ancaman krisis global yang berpotensi berdampak pada sektor pangan dan kondisi sosial. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu (19/4/2026) di Pondok Indi, Penebel, Kabupaten Tabanan, itu menyusun langkah konkret memperkuat ketahanan pangan sekaligus jaring pengaman sosial, terutama di tengah potensi kemarau panjang.
Forum tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan daerah menghadapi dampak krisis global. Selain menjadi ajang koordinasi, kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai konsolidasi kekuatan partai hingga tingkat akar rumput.
Acara dibuka Anggota DPRD Provinsi Bali, Ni Made Usmantari, yang hadir mewakili Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Wayan Koster. Dalam sambutannya, ia menekankan perlunya kerja nyata yang terukur dan terorganisir untuk menjawab tantangan global.
Usmantari menyampaikan, ketahanan pangan tidak semata isu sektoral, melainkan fondasi penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh struktur partai bergerak terpadu agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan berkualitas.
Kegiatan ini dihadiri pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tabanan, serta pengurus Partai Anak Cabang (PAC) di seluruh kecamatan. Keterlibatan unsur legislatif dinilai penting untuk mengawal kebijakan dan memastikan dukungan anggaran bagi program ketahanan pangan.
Selain struktur partai, hadir pula Kelompok Wanita Tani (KWT) se-Kabupaten Tabanan. Keterlibatan KWT disebut menunjukkan gerakan ini menyasar langsung masyarakat, dengan peran perempuan dipandang strategis dalam menjaga ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.
Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Tabanan yang juga Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, hadir mewakili Ketua DPC Tabanan, I Komang Gede Sanjaya. Dirga menegaskan penguatan ketahanan pangan perlu dimulai dari desa dan dijalankan secara berkelanjutan.
“Ketahanan pangan harus dimulai dari desa, dari keluarga, dan dari petani. Kita tidak boleh menunggu krisis datang baru bergerak. Ini adalah tanggung jawab bersama,” kata Dirga.
Dalam sesi pemaparan, narasumber Made Urip menjelaskan empat pilar penguatan ketahanan pangan, yakni perbaikan infrastruktur pertanian, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pupuk, peningkatan kualitas sumber daya manusia petani, dan optimalisasi pemanfaatan lahan.
Urip menilai, infrastruktur yang memadai akan membantu distribusi air dan kelancaran arus hasil produksi. Sementara ketersediaan alsintan dan pupuk dinilai dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi kerja petani. Peningkatan kualitas SDM petani juga disebut penting agar mampu beradaptasi dengan perubahan iklim dan teknologi.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi lahan, termasuk pemanfaatan lahan tidur dan pekarangan rumah tangga, sebagai sumber pangan alternatif. Dalam situasi krisis, seluruh potensi lahan disebut perlu dimanfaatkan secara maksimal.
Program ini dirancang berkelanjutan dan akan dilaksanakan di seluruh kecamatan melalui PAC. Dengan pendekatan tersebut, gerakan ketahanan pangan diharapkan tidak berhenti sebagai program jangka pendek, melainkan berkembang menjadi budaya dan kesadaran kolektif masyarakat.
Di akhir kegiatan, para peserta melakukan penanaman bibit singkong secara simbolis sebagai bentuk komitmen. Singkong dipilih karena dinilai memiliki daya tahan tinggi terhadap kondisi kemarau dan mudah dibudidayakan. Aksi ini diharapkan memicu gerakan serupa di berbagai wilayah Tabanan sekaligus mendorong masyarakat memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk menjaga ketersediaan pangan di tengah tantangan global.
