TABANAN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Tabanan menggelar sosialisasi dan konsolidasi untuk mengantisipasi dampak krisis global terhadap sektor pangan dan sosial. Kegiatan ini berlangsung di Pondok Indi Penebel, Kabupaten Tabanan, Minggu (19/4), dengan fokus pada penguatan ketahanan pangan serta jaring pengaman sosial di tengah ketidakpastian global dan potensi kemarau panjang.
Agenda tersebut disebut sebagai tindak lanjut instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan daerah menghadapi dampak krisis global. Selain menjadi forum koordinasi, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mengonsolidasikan struktur partai hingga tingkat akar rumput.
Sosialisasi dihadiri pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tabanan, serta pengurus Partai Anak Cabang (PAC) dari seluruh kecamatan. Kehadiran unsur legislatif daerah dinilai penting dalam mengawal kebijakan dan memastikan dukungan anggaran bagi program-program ketahanan pangan.
Sejumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) se-Kabupaten Tabanan turut dilibatkan. Keterlibatan ini menegaskan bahwa gerakan penguatan ketahanan pangan menyasar langsung lapisan masyarakat, dengan menempatkan peran perempuan sebagai faktor strategis dalam pengelolaan pangan di tingkat rumah tangga.
Acara dibuka oleh pengurus DPD PDI Perjuangan Bali, Ni Made Usmantari, yang hadir mewakili Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Wayan Koster. Dalam sambutannya, ia menekankan perlunya kerja nyata yang terukur dan terorganisir untuk menjawab tantangan global. Menurutnya, ketahanan pangan bukan semata isu sektoral, melainkan fondasi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Seluruh struktur partai harus bergerak secara terpadu untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan berkualitas,” ujarnya.
Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan yang juga Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, menyampaikan bahwa gerakan ketahanan pangan perlu dimulai dari bawah dan dijalankan secara berkelanjutan. Ia menilai kemarau panjang dan dampak krisis global bukan hanya ancaman, tetapi juga momentum memperkuat kemandirian pangan daerah.
“Ketahanan pangan harus dimulai dari desa, dari keluarga, dan dari petani. Kita tidak boleh menunggu krisis datang baru bergerak. Ini adalah tanggung jawab bersama,” kata Dirga.
Dalam sesi pemaparan, narasumber Made Urip menjelaskan empat pilar utama penguatan ketahanan pangan. Pilar tersebut meliputi peningkatan dan perbaikan infrastruktur pertanian, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pupuk, peningkatan kualitas sumber daya manusia petani, dan optimalisasi pemanfaatan lahan.
Ia menilai infrastruktur pertanian yang memadai dapat mendukung kelancaran distribusi air dan hasil produksi. Sementara ketersediaan alsintan dan pupuk disebut berperan meningkatkan produktivitas serta efisiensi kerja petani. “Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar petani mampu beradaptasi dengan perubahan iklim dan perkembangan teknologi,” ujarnya.
Made Urip juga menekankan pentingnya optimalisasi lahan, termasuk pemanfaatan lahan tidur dan pekarangan rumah tangga sebagai sumber pangan alternatif. Dalam situasi krisis, setiap potensi lahan dinilai perlu dimaksimalkan untuk menjaga ketersediaan pangan.
Program tersebut dirancang berkelanjutan dan direncanakan berjalan di seluruh kecamatan melalui PAC. Dengan pendekatan itu, gerakan ketahanan pangan diharapkan tidak berhenti sebagai program jangka pendek, melainkan berkembang menjadi kesadaran kolektif masyarakat.
Dalam kegiatan itu juga ditegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara bagi seluruh warga. Pangan disebut sebagai barometer stabilitas dan kekuatan suatu negara, karena ketika ketersediaan pangan terjaga, stabilitas sosial, ekonomi, hingga politik dinilai ikut menguat.
Rangkaian acara ditutup dengan penanaman bibit singkong secara simbolis oleh para peserta. Singkong dipilih karena dinilai memiliki daya tahan tinggi terhadap kondisi kemarau dan mudah dibudidayakan masyarakat. Penanaman ini diharapkan memicu gerakan serupa di berbagai wilayah Tabanan serta mendorong masyarakat memanfaatkan lahan yang dimiliki.
Melalui keterlibatan struktur partai, pemerintah daerah, unsur legislatif, serta masyarakat termasuk KWT, PDI Perjuangan menyatakan komitmen untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus memperkuat jaring pengaman sosial.
