India dilaporkan telah melampaui Jepang dan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia, dengan produk domestik bruto (PDB) mencapai US$4,18 triliun. Angka tersebut tercantum dalam laporan ekonomi akhir tahun pemerintah India yang dikutip media internasional.
Meski demikian, penetapan peringkat resmi masih menunggu finalisasi lembaga pemeringkat internasional untuk tahun 2026. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan PDB India pada 2026 akan mencapai US$4,51 triliun, sedikit di atas proyeksi PDB Jepang sebesar US$4,46 triliun.
Kenaikan ini disebut bukan sekadar lonjakan sesaat. Data yang dikutip menunjukkan perbedaan laju pertumbuhan yang lebar: pada 2025, ekonomi Jepang diproyeksikan tumbuh 1,1%, sedangkan India 7,5%. Dengan tren tersebut, India diperkirakan mempertahankan posisinya sebagai ekonomi besar dengan pertumbuhan tercepat selama empat tahun berturut-turut.
Namun, dalam gambaran yang lebih luas, jarak India dengan dua ekonomi terbesar dunia—Amerika Serikat dan Tiongkok—masih sangat besar. Disebutkan bahwa kedua negara itu berukuran 4–6 kali lebih besar dibanding gabungan ekonomi Jerman, Jepang, dan India. Artinya, India perlu mempertahankan pertumbuhan tinggi selama bertahun-tahun bila ingin memperkecil kesenjangan.
Di balik besarnya PDB, tantangan utama India juga terlihat pada level pendapatan masyarakat. Pendapatan per kapita rata-rata saat ini sekitar US$2.900 per tahun, kurang dari seperduabelas Jepang dan sekitar seperduapuluh Jerman. Di saat perusahaan menanamkan investasi besar pada pusat data, bandara, dan infrastruktur digital, sekitar 800 juta orang masih bergantung pada program bantuan pangan pemerintah.
Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu isu yang memberi tekanan pada layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Di sisi lain, keberadaan sekitar 400 juta orang yang masuk kategori kelas menengah dan hampir menengah menciptakan pasar konsumen yang sangat besar. Dengan skala tersebut, potensi daya beli jangka panjang India disebut sulit ditandingi, kecuali oleh Tiongkok.
Yang menonjol dari cerita pertumbuhan India adalah jalurnya yang dinilai “tidak lazim” dibanding pola industrialisasi klasik. Secara historis, banyak negara mencapai puncak ekonomi melalui manufaktur—seperti Jerman dan Jepang pasca Perang Dunia II, serta Tiongkok yang sekitar 25% PDB-nya berasal dari manufaktur. India justru tumbuh dengan porsi sektor jasa yang dominan.
Ketika Perdana Menteri Narendra Modi meluncurkan program “Make in India” pada 2015 untuk mendorong manufaktur, sektor ini menyumbang sekitar 16% perekonomian. Namun, pangsanya kemudian menurun menjadi 13%, setara dengan ekonomi pasca-industri seperti Amerika Serikat. Sebagai gantinya, mesin pertumbuhan India didorong sektor jasa bernilai tambah tinggi, termasuk desain chip, teknik komputer, jaringan transportasi komersial, serta layanan perkantoran bagi perusahaan multinasional.
Struktur ekonomi yang lebih berorientasi ke dalam negeri ini pernah berfungsi sebagai “perisai” saat guncangan finansial 2008. Namun, struktur tersebut juga dinilai membuat India kehilangan sebagian pengaruh dalam rantai pasok global ketika memasuki negosiasi perdagangan.
Perubahan arah ekonomi itu juga tercermin pada transformasi kelompok bisnis besar. Salah satu contoh yang disebut adalah Sanjiv Bajaj, yang pada 2007 memisahkan divisi jasa keuangan dari Bajaj Auto dan membentuk Bajaj Finserv. Saat itu, unit keuangan tersebut mengelola aset sekitar US$550 juta. Kini, nilai pasar Bajaj Finserv disebut meningkat 377 kali lipat dengan aset kelolaan sekitar US$53 miliar, dan ukurannya melampaui bisnis manufaktur otomotifnya sekitar 50%.
Dua pendorong lain yang disorot adalah digitalisasi dan konsumsi domestik. Selama lebih dari satu dekade, pemerintah mendorong identifikasi biometrik dan pembayaran digital untuk menarik ratusan juta orang dewasa masuk ke sistem perbankan formal. Jaringan pembayaran domestik kini memproses sekitar 20 miliar transaksi per bulan. Data transaksi bernilai kecil dari aktivitas harian kemudian menjadi basis bagi lembaga keuangan untuk memetakan arus kas dan memperluas kredit ritel dalam skala besar.
Dari sisi permintaan, konsumsi swasta pada kuartal ketiga tahun fiskal (Oktober–Desember) meningkat 8,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, meski terdapat risiko perdagangan global dan pendinginan belanja pemerintah. Pada periode yang sama, manufaktur tumbuh 13,3% dan membantu menutup perlambatan di sektor pertanian yang hanya naik 1,4% meski menyerap lebih dari 40% tenaga kerja. Dengan kombinasi ini, pertumbuhan PDB kuartal ketiga mencapai 7,8% di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Pemerintah juga menyoroti kebutuhan memperkuat “infrastruktur kepercayaan” melalui pembaruan sistem statistik. IMF sebelumnya memberi nilai “C” pada metode akuntansi India karena penggunaan tahun dasar 2011/2012 yang dinilai sudah usang. Reformasi yang disebut sedang dilakukan mencakup metodologi deflasi yang lebih rinci, integrasi data Pajak Barang dan Jasa (GST), laporan keuangan perusahaan, serta data dari platform digital agar statistik lebih mencerminkan struktur ekonomi yang cepat berubah.
Sejumlah indikator awal dinilai positif. Kantor Statistik Nasional menaikkan perkiraan pertumbuhan tahun fiskal 2025/2026 menjadi 7,6%. Kepala Penasihat Ekonomi V. Anantha Nageswaran menyatakan ekonomi akan “dengan mudah melampaui angka US$4 triliun” pada tahun depan. Pemerintah juga disebut memiliki target lebih ambisius: menyalip Jerman untuk menjadi ekonomi terbesar ketiga dunia dalam waktu kurang dari tiga tahun, dengan sasaran ukuran ekonomi US$7,3 triliun pada 2030.
Meski demikian, tantangan yang diakui tetap besar, mulai dari tekanan tarif global, reformasi tenaga kerja yang belum tuntas, hingga pengentasan kemiskinan bagi ratusan juta orang. Dalam pandangan Sanjiv Bajaj, arah pertumbuhan India tetap menarik, terutama karena generasi muda—termasuk dari kelompok kurang mampu—dinilai cerdas dan ambisius, serta berpotensi menjadi penggerak utama ekonomi India ke depan.
