Krisis limbah berbahaya dan zat beracun dinilai kian mengancam kesehatan manusia sekaligus stabilitas ekonomi global. Persoalan ini tidak hanya terkait pengelolaan sampah rumah tangga, tetapi juga jejak polusi dari aktivitas militer modern yang dilaporkan meninggalkan zat beracun persisten di tanah dan sumber air di sejumlah wilayah konflik.
Pelapor Khusus PBB Marcos Orellana, dalam laporan Maret 2025, menyebut polusi militer mencakup penggunaan depleted uranium, asbes, serta tumpahan bahan bakar. Salah satu ancaman yang disorot adalah zat kimia PFAS dalam busa pemadam kebakaran militer. PFAS kerap disebut sebagai “bahan kimia abadi” karena tidak dapat terurai secara alami.
Dalam konteks itu, PBB mendorong negara-negara untuk mengadopsi standar transparansi yang lebih tinggi terkait lokasi pembuangan limbah militer. Langkah tersebut dipandang penting untuk melindungi hak warga sipil agar dapat hidup di lingkungan yang sehat dan aman dari paparan zat berbahaya.
Di luar limbah militer, timbulan sampah kota global juga diproyeksikan meningkat tajam. Volume sampah diperkirakan naik dari 2,1 miliar ton pada 2023 menjadi 3,8 miliar ton pada 2050. Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen menilai, tanpa intervensi yang tepat, krisis limbah berbahaya berisiko semakin tidak terkendali.
Dari sisi ekonomi, kegagalan pengelolaan sampah diperkirakan menimbulkan biaya hingga USD 640,3 miliar per tahun pada 2050. Perhitungan itu mencakup kerugian akibat polusi, penurunan kualitas kesehatan masyarakat, serta dampak buruk terhadap perubahan iklim global.
UNEP menekankan perlunya transisi menuju model ekonomi sirkular untuk menekan biaya pengelolaan sampah global menjadi USD 270,2 miliar per tahun. Strategi ini berfokus pada penghematan sumber daya dan pencegahan polusi sejak hulu produksi.
Sementara itu, dunia juga menghadapi darurat sampah elektronik (e-waste). Timbulannya mencapai rekor 62 juta ton pada 2022. Spesialis Ilmiah Senior UNITAR Kees Baldé mencatat, angka tersebut menunjukkan pertumbuhan 82 persen dibandingkan 2010.
Namun, hanya sekitar 22,3 persen dari total sampah elektronik global yang tercatat didaur ulang secara resmi. Kondisi ini memicu pelepasan sekitar 58.000 kilogram merkuri dan 45 juta kilogram plastik berbahaya ke lingkungan setiap tahun.
Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) disebut terus memperkuat kapasitas pengelolaan limbah B3 dan sampah nasional. Target yang ditetapkan adalah pengurangan sampah 30 persen dan penanganan 70 persen pada 2025.
Direktur Jenderal PSLB3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati menekankan pentingnya peningkatan fasilitas insinerator berstandar lingkungan, terutama untuk menangani lonjakan limbah medis pascapandemi. Upaya tersebut diarahkan agar pengelolaan limbah berbahaya dapat lebih merata di seluruh provinsi di Indonesia.
