Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menilai eskalasi konflik militer di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi memicu dampak berantai terhadap stabilitas keamanan global, termasuk Indonesia. Karena itu, PB HMI mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan nasional untuk menghadapi dinamika geopolitik yang kian kompleks.
Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan PB HMI, Rifyan Ridwan Saleh, mengatakan konflik bersenjata yang terjadi sejak akhir Februari 2026 telah menyebabkan korban jiwa signifikan dan meningkatkan risiko instabilitas kawasan. Menurutnya, eskalasi tersebut tidak hanya berdampak secara kemanusiaan, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi, energi, serta keamanan maritim dunia.
“Perang di kawasan Timur Tengah bukan sekadar konflik regional. Dalam sistem keamanan global yang saling terhubung, setiap eskalasi militer memiliki implikasi strategis yang dapat mempengaruhi stabilitas negara-negara lain, termasuk Indonesia,” ujar Rifyan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/3/2026).
PB HMI memetakan sejumlah potensi efek domino yang perlu diantisipasi pemerintah. Pertama, gangguan terhadap stabilitas energi global akibat ketegangan di Timur Tengah yang merupakan salah satu pusat distribusi minyak dunia. PB HMI menilai ketergantungan Indonesia terhadap impor energi membuat fluktuasi harga minyak global berpotensi menekan perekonomian nasional.
Kedua, meningkatnya ketegangan geopolitik dinilai dapat memengaruhi stabilitas keamanan maritim internasional. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di jalur perdagangan strategis dunia—seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok—dipandang memiliki kepentingan langsung dalam menjaga keamanan jalur pelayaran global.
“Gangguan terhadap stabilitas kawasan dapat meningkatkan risiko keamanan maritim, mulai dari gangguan jalur perdagangan hingga meningkatnya aktivitas militer di kawasan Indo-Pasifik,” kata Rifyan.
Selain aspek ekonomi dan keamanan, PB HMI juga mengingatkan potensi dampak sosial di dalam negeri. Konflik internasional, menurut PB HMI, kerap dimanfaatkan sebagai bahan propaganda yang dapat memicu polarisasi ideologis maupun narasi ekstremisme di ruang digital.
Untuk menjaga stabilitas nasional, PB HMI mendorong penguatan literasi geopolitik publik, pengawasan terhadap propaganda digital, serta pendekatan moderasi dalam merespons konflik internasional.
PB HMI menegaskan sikap Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global harus tetap berlandaskan konstitusi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menurut PB HMI, menegaskan tanggung jawab Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
“Politik luar negeri bebas aktif harus diwujudkan melalui diplomasi yang aktif, kontribusi terhadap perdamaian dunia, serta penguatan kerja sama regional dalam menjaga stabilitas keamanan global,” ujar Rifyan.
Sebagai organisasi kader bangsa, PB HMI menyatakan komitmennya membangun kesadaran publik, khususnya di kalangan generasi muda, mengenai keterkaitan antara konflik global dan ketahanan nasional. PB HMI juga berharap pemerintah memperkuat kesiapsiagaan nasional, baik dalam aspek diplomasi, ekonomi, energi, maupun pertahanan, untuk mengantisipasi dampak konflik global yang terus berkembang.
“Konflik global harus menjadi pengingat bahwa ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh stabilitas ekonomi, energi, dan sosial. Indonesia perlu mempersiapkan diri menghadapi dinamika geopolitik yang terus berubah,” kata Rifyan.
