Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengeluarkan telegram yang memerintahkan seluruh jajaran TNI melaksanakan siaga tingkat 1 untuk mengantisipasi perkembangan situasi global, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah. Perintah tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letjen TNI Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.
Dalam tulisan opini yang dimuat di Kompas (7/3), Boy Anugerah menilai kebijakan ini mencerminkan kewaspadaan nasional terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT). Ia juga menyebut langkah tersebut dapat menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran TNI sebagai alat pertahanan negara.
Menurut Boy, konflik di Timur Tengah yang melibatkan Israel dengan dukungan Amerika Serikat (AS) berhadapan dengan Iran berpotensi meluas. Ia menilai konflik kawasan itu dapat berkembang menjadi konflik global apabila menyeret lebih banyak negara untuk terlibat, termasuk kemungkinan keterlibatan negara-negara Timur Tengah lainnya serta Tiongkok dan Rusia. Ia juga menyoroti risiko ekonomi global apabila jalur rantai pasok dan konektivitas di Selat Hormuz terganggu.
Boy mengingatkan, dampak konflik tidak hanya terkait gejolak ekonomi. Mengacu pada invasi militer AS ke Afghanistan (2001) dan Irak (2003), ia menilai terdapat potensi penguatan kebencian terhadap sikap hegemonik dan koersif yang dapat memicu munculnya sel-sel terorisme baru. Ia menyebut kemunculan kelompok seperti Al-qaeda dan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), serta jejaring dengan sel-sel teroris di berbagai kawasan, sebagai bentuk perlawanan terhadap apa yang ia sebut ketidakadilan dan penindasan global.
Untuk konteks Indonesia, Boy menilai skala risikonya besar karena status Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Ia menyebut peristiwa yang menimpa Palestina dan Iran berpotensi memunculkan resonansi emosional di dalam negeri. Ia juga menilai bahwa meski situasi domestik tidak tampak bergejolak di permukaan, terdapat potensi riak yang dapat berkembang menjadi kerusuhan atau unjuk rasa besar.
Boy turut menyinggung kekecewaan sebagian kelompok masyarakat terhadap pilihan kebijakan pemerintah untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) buatan Presiden AS Donald Trump. Ia menyebut mulai muncul seruan dari kelompok agama dan tokoh agar Indonesia keluar dari BoP.
Dari sisi pertahanan, Boy menilai dinamika perang AS-Israel dan Iran sejak 28 Februari menjadi catatan bagi Indonesia. Ia menilai Indonesia belum siap apabila menghadapi perang serupa, sekaligus menyoroti perkembangan teknologi militer berbasis kecerdasan buatan yang ia sebut ditunjukkan melalui kemampuan jet tempur mode siluman dan pemanfaatan intelijen yang memadukan human intelligence (HUMINT) dan open source intelligence (OSINT) untuk pemetaan target secara presisi.
Ia juga menyampaikan kritik terkait kondisi pertahanan Indonesia. Menurutnya, selain persoalan anggaran dan kecanggihan sistem tempur, terdapat pergeseran paradigma TNI yang dinilainya lebih banyak terlibat pada urusan sipil dan non-militer, seperti pertanian, pangan, kehutanan, penjagaan kilang dan terminal minyak, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Boy berharap eskalasi konflik di Timur Tengah dapat menjadi pemantik otokritik agar ekosistem pertahanan kembali pada mandat sebagai alat pertahanan negara sesuai UU TNI.
Boy menyebut tujuh poin arahan Panglima TNI kepada prajurit merupakan bentuk kesadaran institusi dalam memitigasi AGHT. Ia menyoroti arahan kepada para Atase Pertahanan (Athan) di luar negeri untuk mendata dan memetakan warga negara Indonesia (WNI) di wilayah tugas sebagai bagian dari upaya perlindungan, termasuk menyiapkan skema pemulangan atau perlindungan di negara setempat. Ia juga menilai Athan dapat ditugaskan memetakan respons pemerintah dan masyarakat negara penugasan terhadap situasi geopolitik Timur Tengah untuk mendukung sikap Indonesia di forum global, baik PBB maupun BoP.
Selain itu, Boy menilai arahan kepada komando teritorial di setiap provinsi untuk melakukan patroli rutin terhadap objek vital strategis dan tempat pelayanan publik sebagai langkah mitigasi terhadap potensi unjuk rasa yang dapat bersifat anarkis. Ia menekankan bahwa keamanan dan kondusivitas kedutaan negara-negara asing harus dijaga sebagai tanggung jawab Indonesia.
Di akhir tulisannya, Boy menyarankan agar TNI memberi masukan kepada presiden terkait keterlibatan Indonesia di BoP dengan pendekatan intelijen strategis untuk memetakan reaksi masyarakat global dan domestik serta memitigasi risiko pertahanan. Ia juga menyinggung perlunya patroli di ranah siber untuk menghadapi agitasi dan propaganda yang dinilainya dapat memecah belah masyarakat.
