ISLAMABAD — Pakistan muncul sebagai perantara penting antara Iran dan Amerika Serikat (AS) dalam upaya mengamankan pembicaraan untuk mengakhiri perang yang berkecamuk di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar, Kamis (26/3/2026), mengonfirmasi keterlibatan aktif Islamabad dalam mediasi tersebut.
“Pembicaraan tidak langsung AS-Iran sedang berlangsung melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh Pakistan,” kata Dar, seperti dikutip AFP.
Peran Pakistan dinilai strategis karena posisinya yang disebut unik dalam peta politik internasional. Mantan Duta Besar Pakistan untuk Teheran, Asif Durrani, menyebut Pakistan memiliki modal diplomatik yang tidak banyak dimiliki negara lain di kawasan.
“Pakistan memiliki kredensial kuat sebagai satu-satunya negara di kawasan yang menikmati hubungan baik dengan AS dan Iran,” ujar Durrani kepada AFP. Ia menambahkan, Pakistan juga memiliki hubungan strategis dengan Arab Saudi, negara-negara Teluk, dan Turkiye.
Salah satu faktor yang memperkuat peran Islamabad adalah hubungan personal yang dibangun Panglima Angkatan Darat Pakistan Field Marshal Asim Munir dengan Presiden AS Donald Trump. Munir dilaporkan telah berbicara langsung dengan Trump beberapa waktu lalu.
Kedekatan itu disebut telah terbentuk sejak tahun lalu ketika Munir bersama Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengunjungi Washington setelah ketegangan dengan India di Kashmir. Saat itu, Sharif memuji intervensi Trump sebagai langkah yang berani dan visioner. Trump kemudian menyatakan bahwa Pakistan mengenal Iran lebih baik dibanding kebanyakan negara lain.
Pada pekan ini, Trump juga membagikan ulang unggahan Sharif di media sosial X yang menyatakan kesiapan Pakistan menjadi tuan rumah pembicaraan damai.
Di tengah kedekatan dengan AS, Pakistan tetap berupaya menjaga hubungan historis dengan Iran. Kedua negara berbagi perbatasan sepanjang sekitar 900 kilometer. Iran disebut sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Pakistan pada 1947, dan Pakistan membalas dukungan tersebut saat Revolusi Iran 1979.
Namun, posisi Pakistan dinilai tidak mudah. Di satu sisi, Islamabad disebut mewakili kepentingan diplomatik Iran di Washington karena Teheran tidak memiliki kedutaan di sana. Di sisi lain, Pakistan baru saja menandatangani perjanjian pertahanan timbal balik strategis dengan Arab Saudi pada 2025.
Dalam situasi itu, Sharif dituntut menjaga keseimbangan agar tetap selaras dengan Riyadh tanpa memicu ketegangan di dalam negeri, mengingat Pakistan memiliki populasi Syiah besar. Protes mematikan bahkan sempat terjadi di Pakistan setelah pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan gugur akibat serangan AS-Israel.
Selain pertimbangan diplomatik, stabilitas juga terkait langsung dengan kebutuhan ekonomi Pakistan. Negara ini bergantung pada impor minyak dan gas melalui Selat Hormuz. Gangguan berkepanjangan di jalur tersebut dikhawatirkan memperburuk pasokan bahan bakar, mendorong kenaikan harga, dan memicu kebijakan penghematan yang berat.
Pakar Asia Selatan Michael Kugelman menilai posisi Pakistan sangat krusial karena letaknya yang berdekatan dengan pusat konflik. “Pakistan, yang terletak tepat di ambang pintu perang, jelas lebih memilih untuk mengambil langkah-langkah yang bertujuan membantu mengakhiri perang, daripada terseret ke dalamnya,” tulis Kugelman dalam unggahannya di X.
Jika upaya mediasi ini berhasil, dampaknya dinilai dapat memperkuat stabilitas dan keamanan kawasan sekaligus meningkatkan posisi internasional Pakistan.
