Serangan Amerika Serikat dan Israel di sejumlah wilayah Iran sejak 28 Februari 2026 disebut mulai menekan stabilitas ekonomi serta pasokan energi global. Eskalasi konflik mendorong kenaikan harga minyak dunia, terutama minyak Brent yang menjadi acuan internasional, dari sekitar USD 62 per barel pada awal tahun menjadi kisaran USD 85–91 per barel.
Iran dinilai memiliki posisi strategis dalam sistem energi global, terutama karena Selat Hormuz sebagai jalur logistik yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia. Ancaman penutupan selat tersebut berpotensi memicu lonjakan harga minyak secara ekstrem serta krisis pasokan energi internasional, yang dapat mendorong inflasi global dan meningkatkan tekanan fiskal bagi negara-negara pengimpor energi.
Pakar ketahanan nasional dan geopolitik energi sekaligus dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina (UPER), Dr. Ian Montratama, menyebut konflik Timur Tengah ini sebagai ancaman tidak langsung yang bersifat multidimensional bagi Indonesia.
Menurut Ian, meski Indonesia tidak terlibat secara geografis maupun militer, blokade de facto oleh Iran berpotensi mengganggu pasokan energi hingga kawasan Asia Tenggara. Ia juga menilai dalam situasi krisis akibat kepanikan pasar global, harga minyak dapat melonjak hingga USD 150–200 per barel. Kondisi tersebut, kata dia, tidak hanya mengancam ketahanan energi nasional, tetapi juga dapat menekan kedaulatan ekonomi.
Kenaikan harga energi global turut berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap perekonomian domestik. Peningkatan harga minyak umumnya diikuti kenaikan biaya transportasi, logistik, dan harga pangan yang pada akhirnya dapat memicu inflasi serta menekan daya beli masyarakat.
Selain dampak ekonomi dan energi, Ian menilai konflik ini memicu dinamika geopolitik global yang lebih luas. Situasi tersebut membuka ruang bagi kekuatan besar lain, seperti Tiongkok dan Rusia yang mendukung Iran, untuk memperluas pengaruh di kawasan Timur Tengah.
Ia menambahkan, kondisi ini dapat mendorong pergeseran tatanan global dari sistem unipolar menuju multipolar. Dalam lanskap tersebut, stabilitas global tidak lagi didominasi oleh satu kekuatan besar, melainkan dipengaruhi dinamika aliansi strategis antarnegara, sehingga Timur Tengah semakin strategis sebagai pusat rivalitas kekuatan global.
Di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik, Ian menilai Indonesia perlu memperkuat strategi mitigasi. Dalam jangka pendek, ia mendorong pemerintah menyiapkan kebijakan stabilisasi ekonomi, termasuk memperkuat jaring pengaman fiskal untuk meredam dampak inflasi energi.
Dari sisi diplomasi, ia menyebut Presiden diharapkan mengambil inisiatif seruan deeskalasi melalui Board of Peace (BoP), ASEAN, serta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah juga diminta mematangkan rencana kontingensi evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari negara-negara di kawasan Teluk.
Untuk jangka panjang, ia menekankan pentingnya rancangan ketahanan nasional berbasis kemandirian teknologi pertahanan dan industri, termasuk pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) yang tidak bergantung pada pihak asing. Ia juga mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber impor energi serta percepatan transisi menuju energi alternatif.
Ian menutup dengan menekankan bahwa situasi global ini menjadi pengingat pentingnya kedaulatan ekonomi, energi, dan geopolitik sebagai bagian dari ketahanan nasional. Ia juga menyebut Universitas Pertamina dapat berperan sebagai pionir riset untuk mendukung kemandirian energi serta pembangunan kekuatan jaringan siber berbasis kecerdasan buatan, dengan rekomendasi berbasis riset untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pihak asing.
