Eskalasi konflik antara Iran dan Israel kembali memicu kekhawatiran global karena dinilai berpotensi menimbulkan ketidakstabilan geopolitik dan ekonomi dunia. Ketegangan meningkat setelah Iran dilaporkan menutup Selat Hormuz, jalur strategis yang selama ini menjadi salah satu arteri distribusi minyak dunia. Gangguan pada jalur perdagangan energi global itu memunculkan kekhawatiran lonjakan harga minyak dan efek berantai terhadap perekonomian internasional.
Isu tersebut dibahas dalam Diskusi Pojok Bulaksumur bertajuk “Dampak Perang Timur Tengah bagi Hubungan Diplomatik, Ancaman Resesi Global, dan Kelangkaan Energi” yang digelar Kamis (5/3) di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM).
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM Prof. Siti Mutiah Setyawati menilai ketegangan yang melibatkan Iran tidak dapat dilepaskan dari akar sejarah panjang, khususnya dalam relasi Iran dan Amerika Serikat. Ia menjelaskan, sejak Revolusi Iran 1979, hubungan Iran dengan Barat mengalami fase konflik yang berujung pada putusnya hubungan diplomatik, disertai dinamika politik dan ideologi yang terus mewarnai hubungan kedua negara.
Menurut Siti, kondisi tersebut turut diperparah oleh berbagai narasi yang membentuk persepsi global mengenai Iran sebagai ancaman keamanan internasional. “Sejak Revolusi Iran tahun 1979 hubungan Iran dengan Amerika Serikat terus berada dalam ketegangan dan berbagai narasi politik kemudian membentuk persepsi global terhadap Iran,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Siti juga menyoroti keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace yang diprakarsai Amerika Serikat. Ia menyebut forum tersebut diklaim bertujuan mendorong perdamaian di Gaza, namun menilai ada persoalan mendasar pada komposisi keanggotaan karena Palestina tidak dilibatkan dalam struktur forum yang mengklaim ingin menyelesaikan konflik di wilayah tersebut.
Siti menilai keikutsertaan Indonesia berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan dalam konflik Timur Tengah. Ia menekankan, mediator semestinya berada pada posisi netral. “Mediator dalam konflik harus berada dalam posisi netral, sementara ketika Indonesia masuk dalam Board of Peace yang beranggotakan Amerika Serikat dan Israel maka akan sulit bagi pihak lain seperti Iran untuk menerima Indonesia sebagai penengah,” katanya.
Dari sisi ekonomi global, dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM Yudhistira Hendra Permana, Ph.D menyampaikan eskalasi konflik Iran–Israel dapat berdampak besar pada stabilitas ekonomi internasional. Ia menjelaskan, kenaikan harga minyak akibat ketegangan geopolitik berpotensi memicu tekanan inflasi di berbagai negara karena energi masih menjadi faktor produksi penting.
Yudhistira menyebut kenaikan harga energi dapat mendorong cost-push inflation atau inflasi dorongan biaya yang memengaruhi berbagai sektor. “Kenaikan harga energi akan mendorong cost-push inflation karena energi masih menjadi faktor produksi utama di banyak sektor,” tuturnya.
Ia menambahkan, dampak gejolak geopolitik akan lebih terasa pada negara dengan tingkat keterbukaan ekonomi tinggi. Menurutnya, Indonesia termasuk kategori small open economy yang sangat bergantung pada dinamika ekonomi global. Ketergantungan pada impor energi dan hubungan perdagangan dengan negara besar, kata dia, membuat perekonomian nasional rentan terhadap guncangan eksternal.
Selain inflasi, Yudhistira menyebut tekanan juga berpotensi muncul pada nilai tukar rupiah serta stabilitas perdagangan. “Indonesia adalah small open economy country yang sangat bergantung pada kondisi ekonomi global sehingga gejolak geopolitik seperti ini akan cepat memengaruhi inflasi dan nilai tukar,” katanya.
Sementara itu, Dr. Rachmawan Budiarto dari Pusat Studi Energi UGM menyoroti dampak konflik terhadap ketahanan energi. Ia menjelaskan, penutupan Selat Hormuz menimbulkan risiko terhadap pasokan energi global karena jalur tersebut dilalui sebagian besar distribusi minyak dunia. Menurutnya, situasi itu telah memengaruhi aktivitas pelayaran energi di kawasan.
Rachmawan mengatakan ratusan kapal tanker harus menunggu karena situasi keamanan yang tidak menentu. “Ketika Selat Hormuz terganggu, ratusan kapal tanker harus menunggu dan hal ini langsung menimbulkan risiko terhadap ketersediaan energi global,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi pengingat bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional, mengingat ketergantungan pada impor membuat Indonesia rentan terhadap gangguan pasokan global. Dalam jangka pendek, ia menyebut diversifikasi sumber energi dan peningkatan cadangan strategis sebagai langkah penting untuk mengurangi risiko.
Rachmawan juga menekankan perlunya percepatan pengembangan energi alternatif guna memperkuat kemandirian energi nasional. “Menyerahkan pasokan energi kepada negara lain itu seperti menyerahkan leher kita kepada orang lain,” tegasnya.
