Pakar Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Armaidy Armawi, menilai peringatan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat agar bersiap menghadapi kemungkinan kesulitan akibat konflik di Timur Tengah mencerminkan kegagalan penyelenggara negara dalam mematuhi konstitusi.
Menurut Armaidy, kerentanan nasional muncul karena pemerintah kerap “menerabas” mandat dasar UUD 1945 dalam menjalankan tata kelola negara. Ia menyebut, jika penyelenggara negara menjalankan amanat yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 secara konsisten, Indonesia semestinya memiliki ketahanan nasional yang terbentuk secara otomatis atau automatic resilience.
“Persoalan kita sekarang itu kan persoalan ketatanegaraan yang sering kita terabas. Akhirnya kita agak tersesat, agak keliru, bisa jadi seperti itu,” kata Armaidy saat dihubungi, Selasa (10/3/2026).
Guru Besar Filsafat UGM itu menjelaskan, esensi ketahanan nasional pada dasarnya bertumpu pada dua aspek utama, yakni kesejahteraan (prosperity) dan keamanan (security). Kedua hal tersebut dinilainya menjadi fondasi negara dalam melindungi rakyat sekaligus menjaga stabilitas nasional.
Armaidy menilai, ketika pemerintah tidak mampu menjamin dua aspek tersebut, masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak saat terjadi gejolak geopolitik global. Ia mengingatkan agar keputusan dalam lingkup geopolitik tidak berujung pada kesalahan kebijakan yang membebani rakyat.
“Jangan kalau sudah terjadi sesuatu oleh akibat satu keputusan dalam lingkup geopolitik global kita ikut di dalam itu, maka sekali-kali jangan kita melakukan kesalahan yang berakibat kepada rakyat kita. Itu yang paling penting,” ujarnya.
Ketua Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM itu juga menyoroti kekhawatiran pemerintah terhadap dampak konflik global sebagai tanda adanya kekeliruan arah dalam pengambilan kebijakan negara.
Armaidy menegaskan, ancaman terhadap ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan kekuatan militer. Perlindungan terhadap kesejahteraan rakyat, menurutnya, merupakan bagian penting dari keamanan nasional. Ia menilai kebijakan seperti subsidi, jaminan sosial, serta perlindungan ekonomi masyarakat tidak terpisahkan dari konsep keamanan negara.
“Kalau lah yang alinea keempat itu direalisasikan dengan segera oleh penyelenggara negara itu ya insyaallah 280 juta (penduduk Indonesia) itu ya dia kuat dengan sendirinya. Itu, nggak perlu kita harus mengingatkan macam-macam,” kata Armaidy.
