JAKARTA — Pakar menilai kehadiran Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) tidak dapat dimaknai sebagai tanda koalisi dengan Israel. Sebaliknya, langkah tersebut dipandang sebagai strategi diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan Palestina di tingkat internasional.
Pertemuan perdana BoP di Washington DC pada 19 Februari 2026 memicu perdebatan di ruang publik setelah bendera Merah Putih terlihat berdampingan dengan bendera Israel. Sebagian warganet menafsirkan hal itu sebagai simbol aliansi politik. Namun, Dr. Stepi Andiani, pakar intelijen dan keamanan internasional, menepis anggapan tersebut.
Menurut Stepi, BoP merupakan dewan multilateral yang mempertemukan berbagai negara dengan kepentingan berbeda. Karena itu, duduk bersama dalam satu forum tidak otomatis berarti berkoalisi. “Bentuknya adalah dewan. Di dalam dewan bisa ada beberapa koalisi dan kepentingan yang dipertarungkan di meja perundingan. Itu bukan berarti berkoalisi,” ujarnya.
Stepi menjelaskan, partisipasi Indonesia di BoP merupakan langkah strategis agar Indonesia hadir langsung dalam proses pengambilan kebijakan internasional. Dengan berada di forum tersebut, Indonesia dinilai dapat memastikan isu Palestina tetap menjadi prioritas. Ia menekankan bahwa diplomasi tidak selalu diwujudkan lewat retorika keras di luar forum, melainkan melalui negosiasi langsung di meja perundingan. “Indonesia berada di meja perundingan bukan untuk berkoalisi, melainkan memastikan Palestina tetap menjadi prioritas dalam setiap napas diplomasi,” katanya.
Di tengah polemik simbolik tersebut, Indonesia juga disebut mengambil langkah konkret dengan menempatkan personel TNI sebagai Wakil Komandan dalam misi International Stabilization Force (ISF). Kontingen ISF terdiri dari lima negara, yakni Albania, Indonesia, Kazakhstan, Kosovo, dan Maroko.
Indonesia disebut menjadi negara pertama yang berhasil mengirimkan militernya masuk ke wilayah Palestina, termasuk Gaza dan Rafah, tanpa pertumpahan darah. Misi ini berfokus pada perlindungan warga sipil, khususnya anak-anak, serta dukungan kemanusiaan berupa layanan kesehatan dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat perang.
Keterlibatan Indonesia dalam ISF dinilai menegaskan bahwa kontribusi Indonesia tidak berhenti pada diplomasi, tetapi juga hadir dalam aksi kemanusiaan di lapangan. Dengan posisi sebagai Wakil Komandan, Indonesia disebut memiliki ruang lebih besar untuk memastikan misi berjalan sesuai prinsip perlindungan sipil dan hukum humaniter internasional.
Stepi menilai, kombinasi diplomasi aktif di Board of Peace dan partisipasi langsung dalam ISF menunjukkan konsistensi Indonesia dalam mengutamakan kepentingan Palestina sekaligus memainkan peran strategis dalam percaturan global.
