BANDUNG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat menilai stabilitas sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat masih berada dalam kondisi solid di tengah dinamika geopolitik global. OJK menyatakan hingga awal 2026 belum terlihat dampak signifikan terhadap kinerja perbankan maupun aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
Kepala OJK Jabar Darwisman mengatakan indikator makroekonomi daerah masih menunjukkan tren positif. Menurutnya, aktivitas ekonomi masyarakat terus tumbuh seiring terjaganya stabilitas sektor keuangan.
“Kalau kami lihat, aktivitas ekonomi masih tumbuh positif dan sektor perbankan juga masih menunjukkan kinerja yang solid,” ujar Darwisman dalam keterangannya, Rabu (01/04/2026).
Ia menjelaskan, salah satu indikator yang mencerminkan kondisi tersebut adalah pertumbuhan kredit perbankan nasional yang masih berada di kisaran 9 persen. Selain itu, aset perbankan juga terus meningkat, yang dinilai menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan tetap kuat.
Darwisman menilai kondisi ini menjadi sinyal bahwa sistem keuangan Indonesia, termasuk di Jawa Barat, masih kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026. Meski begitu, OJK tetap melakukan pemantauan dan analisis terhadap potensi dampak lanjutan dari eskalasi geopolitik global, terutama yang berhubungan dengan arus investasi dan kinerja ekspor daerah.
“Kami masih terus melakukan kajian, terutama untuk melihat apakah ada dampak terhadap investasi dan ekspor Jawa Barat. Namun sampai saat ini, belum terlihat adanya tekanan signifikan,” katanya.
Di sisi lain, Darwisman menyoroti distribusi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), yang dinilai masih terkendali. Ia menyebut tidak adanya antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sebagai indikator pasokan BBM yang masih aman.
“Kita lihat di lapangan, tidak ada antrean panjang di SPBU. Ini menunjukkan bahwa distribusi BBM masih berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa struktur impor energi Indonesia yang tidak bergantung pada jalur rawan konflik turut menopang stabilitas. Sebagian besar impor BBM berasal dari negara yang tidak melewati jalur strategis seperti Selat Hormuz, sehingga risiko gangguan pasokan dinilai relatif lebih kecil.
Meski kondisi ekonomi dan keuangan menunjukkan tren positif, Darwisman mengingatkan tantangan struktural di Jawa Barat masih perlu mendapat perhatian. Salah satunya angka kemiskinan yang pada 2025 tercatat mencapai 3,55 juta jiwa atau sekitar 6,78 persen.
Penurunan jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 120 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, ia menilai laju penurunan tersebut masih lambat jika tidak diiringi langkah akseleratif.
“Kalau penurunannya hanya sekitar 120 ribu per tahun, maka butuh waktu cukup panjang untuk menekan angka kemiskinan secara signifikan,” kata Darwisman.
Ia juga menyinggung tingkat pengangguran terbuka yang masih berada di angka 6,66 persen atau sekitar 1,77 juta orang. Meski mengalami penurunan tipis, menurutnya diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja.
Di tengah tantangan tersebut, pemerintah daerah disebut terus menggulirkan program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial dan beasiswa pendidikan. Pada 2024, tercatat 15,38 juta keluarga penerima manfaat menerima bantuan dengan total anggaran Rp9,23 triliun.
Selain itu, risiko bencana alam seperti banjir dan longsor juga dinilai dapat memengaruhi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.
Dengan berbagai dinamika tersebut, OJK menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Darwisman mengatakan pihaknya akan memberikan pembaruan informasi kepada publik seiring perkembangan situasi.
“Sejauh ini, kondisi ekonomi dan sistem keuangan masih solid. Ini menjadi modal penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tetap positif ke depan,” pungkasnya.
