Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi 4,8 persen. Revisi ini muncul di tengah meningkatnya tekanan global, terutama akibat lonjakan harga energi dan ketegangan geopolitik.
Dalam laporan Interim Economic Outlook edisi Maret 2026, OECD menilai perlambatan ekonomi global mulai terlihat. Konflik di Timur Tengah disebut mendorong kenaikan harga energi dan menekan aktivitas ekonomi.
“Pertumbuhan global diproyeksikan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, seiring dampak harga energi yang lebih tinggi terhadap konsumsi dan investasi,” tulis OECD dalam laporannya, dikutip Selasa (31/3/2026).
Proyeksi untuk Indonesia juga turun dibandingkan laporan OECD sebelumnya. Pada Desember 2025, OECD memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen pada 2026 dan 5,1 persen pada 2027. Dalam pembaruan terbaru, OECD memproyeksikan pertumbuhan 4,8 persen pada 2026 dan sekitar 5 persen pada 2027.
Angka proyeksi 2026 tersebut lebih rendah dibandingkan target dalam APBN 2026 yang sebesar 5,4 persen.
OECD menyoroti kenaikan harga energi sebagai faktor utama revisi. Gangguan pasokan minyak dan gas dinilai mendorong inflasi serta meningkatkan biaya produksi di berbagai negara. Kondisi ini dapat menekan daya beli masyarakat, terutama di negara importir energi seperti Indonesia.
Selain itu, ketidakpastian geopolitik disebut meningkatkan volatilitas pasar keuangan. Situasi ini berpotensi membuat kondisi pembiayaan lebih ketat dan pada akhirnya menahan investasi.
OECD juga mencatat dampak tekanan eksternal dapat lebih terasa bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor energi. Kenaikan harga global dinilai dapat menekan konsumsi dan margin usaha.
Di tingkat global, OECD memproyeksikan pertumbuhan PDB dunia melambat menjadi 2,9 persen pada 2026, sebelum sedikit meningkat menjadi 3,0 persen pada 2027. Sementara itu, inflasi negara-negara G20 diperkirakan naik dari 3,4 persen pada 2025 menjadi 4,0 persen pada 2026, lalu menurun pada 2027. Kenaikan inflasi tersebut dipicu harga energi yang lebih tinggi dan berdampak pada harga barang konsumsi.
OECD menilai risiko ke depan masih tinggi. Konflik geopolitik yang berlanjut atau harga energi yang bertahan tinggi dapat menekan pertumbuhan lebih dalam. Di sisi lain, kebijakan moneter ketat di sejumlah negara juga berpotensi menahan permintaan global dan memengaruhi ekspor negara berkembang.
Meski tekanan meningkat, OECD mencatat ekonomi Indonesia masih ditopang permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah disebut tetap menjadi penopang utama. Proyeksi pertumbuhan 4,8 persen mencerminkan kombinasi daya tahan domestik dan tekanan eksternal yang semakin kuat.
