Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto tetap membuka ruang terhadap kritik dan masukan terkait keanggotaan Indonesia dalam forum perdamaian internasional Board of Peace (BoP). Berbagai pandangan publik, termasuk usulan agar Indonesia menangguhkan atau keluar dari forum tersebut, disebut menjadi perhatian pemerintah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik. “Kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak antikritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan,” kata Nusron usai mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan tokoh ulama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Menurut Nusron, Presiden Prabowo menilai perlu ada penjelasan yang utuh mengenai posisi Indonesia di BoP. Pemerintah memandang forum itu masih dapat dimanfaatkan sebagai saluran diplomasi untuk mendorong perdamaian, terutama terkait konflik di Timur Tengah dan Palestina.
Nusron menegaskan, opsi keluar dari BoP belum menjadi pilihan saat ini. Pemerintah, kata dia, ingin memaksimalkan peran diplomasi melalui wadah yang sudah ada. “Bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai usaha belum dilakukan, sudah diminta keluar terlebih dahulu,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sempat mempertanyakan alternatif forum lain apabila Indonesia keluar dari BoP. Menurut Nusron, saat ini BoP menjadi salah satu ruang diplomasi yang tersedia untuk membahas upaya perdamaian, khususnya terkait konflik Palestina dan Gaza.
Selain itu, pemerintah disebut tengah membuka berbagai jalur diplomasi untuk meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah, termasuk kemungkinan menjalin komunikasi dengan Iran.
Pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta yang berlangsung dari sore hingga malam itu dihadiri sejumlah tokoh ulama dan pimpinan organisasi Islam, antara lain Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, serta Ketua Umum MUI Anwar Iskandar.
Selain membahas geopolitik global, diskusi juga menyinggung kondisi ekonomi nasional serta langkah pemerintah mengantisipasi dampak konflik internasional, termasuk potensi krisis pangan dan energi.
