Pemerintah Norwegia menegaskan pentingnya partisipasi perempuan dalam proses perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Menurut Norwegia, keterlibatan perempuan secara aktif dapat menghasilkan solusi perdamaian yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia, Andreas Motzfeldt Kravik, dalam doorstop interview usai menghadiri Regional Symposium on Women in Peace Processes yang digelar ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (ASEAN-IPR), Selasa, 6 Mei 2025, di Hotel Sutasoma, Jakarta.

Kravik mengatakan pengalaman Norwegia menunjukkan bahwa perempuan tidak seharusnya dipandang semata sebagai korban konflik. Ia menilai perempuan juga memiliki peran penting sebagai aktor yang menjaga dan membangun perdamaian.

“Pengalaman kami, termasuk di Filipina dan Aceh, menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya korban, tapi juga aktor penting dalam menjaga dan membangun perdamaian,” ujar Kravik.

Simposium tersebut merupakan bagian dari program ASEAN-IPR yang didukung Norwegia. Kegiatan ini bertujuan mengompilasi pengalaman negara-negara anggota ASEAN dalam melibatkan perempuan dalam proses peace-making dan peacebuilding. Norwegia menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini sebagai bentuk komitmen terhadap rekonsiliasi di kawasan.

Dalam kesempatan itu, Kravik juga menekankan pendekatan Norwegia yang mengedepankan kepemilikan proses oleh pihak terkait, inklusivitas, serta kolaborasi antarpihak yang terlibat dalam konflik.

“Kami tidak datang untuk memberikan solusi dari luar. Kami hadir untuk mendukung proses yang dimiliki dan dipimpin oleh negara-negara itu sendiri,” kata Kravik.

Norwegia selama ini terlibat dalam berbagai proses rekonsiliasi di Asia Tenggara, termasuk di Myanmar, Filipina, dan Aceh. Kravik menegaskan, dalam setiap upaya tersebut, keterlibatan semua pihak—termasuk perempuan—menjadi kunci untuk mencapai rekonsiliasi yang utuh.